Merdeka.com – Salah satu anggota DPR pengusul RUU Pengampunan Nasional Hendrawan Supratikno kembali menegaskan bahwa dalam Pasal 10 RUU tersebut memang ditujukan untuk mengampuni para koruptor. Namun dengan syarat uang dari hasil korupsinya dikembalikan ke negara. Hendrawan pun membantah pernyataan… Read More ›
pro kontra pengampunan nasional
Ini pasal draft RUU Pengampunan Nasional yang atur ampunan koruptor
Merdeka.com – Sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan agar RUU Pengampunan Nasional (Tax Amnesty) dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Salah satu pasal dalam RUU tersebut, tercantum bahwa tidak memasukkan tindak pidana korupsi… Read More ›
Draf RUU Pengampunan Nasional, aset hasil korupsi bisa diampuni
Merdeka.com – Empat Fraksi yakni PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan draf RUU Pengampunan Nasional dalam prolegnas tahun ini. Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan… Read More ›
Draft RUU Pengampunan Nasional
Draft RUU Pengampunan Pajak terbaru yang baru di setujui DPR di tgl 28 Juni 2016 bisa anda lihat dengan klik ke ganbar di bawah ini : RUU Pengampunan Pajak versi 2015 yang tidak jadi digunakan RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN NASIONAL 2015… Read More ›
Upeti Amnesti Diusulkan Lebih Besar Bagi Non Wajib Pajak
Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan penerapan tarif dengan besaran yang berbeda bagi pesakitan yang ingin mendapatkan amnesti dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional. Bagi pesakitan yang belum terdaftar sebagai wajib… Read More ›
FITRA Beberkan Sembilan Alasan Tolak RUU Pengampunan Nasional
Jakarta, CNN Indonesia — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengemukakan sembilan alasan mengapa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menghentikan proses pembahasan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional. Selain masalah perbedaan tafsir antara pemerintah dengan DPR, urusan target penerimaan pajak… Read More ›
Menkumham : RUU Pengampunan Nasional Perlu Dikaji Soal Korupsi
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional perlu dikaji lebih jauh terkait penerapannya pada pelaku tindak pidana korupsi. Yasonna melihat terdapat sisi negatif dan positif dalam rancangan beleid ini. “Misal kalau korupsi… Read More ›
Dirjen Pajak : RUU Pengampunan Nasional DPR Ubah Konsep Kami
Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional sudah berbeda apabila dibandingkan dengan rancangan awal yang diberikan oleh pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito mengatakan bahwa koruptor bisa mendapatkan… Read More ›
Indef : Sasaran Pemberian “Tax Amnesty” Harus Jelas
Jakarta (ANTARA News) – Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai rencana pemerintah untuk memberikan “tax amnesty” atau pengampunan pajak harus jelas sasarannya. “Harus diperjelas siapa yang berhak mendapatkan pengampunan itu dan harus dalam kondisi seperti apa,” kata… Read More ›
Fraksi DPR Tak Satu Suara Soal Tax Amesty
JAKARTA. Nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan bagi pengemplang pajak (tax amnesty) belum jelas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku masih menyempurnakan usulan guna merevisi draf awal. Saat yang sama, masih ada perdebatan antar fraksi tentang asal usul RUU. Padahal, targetnya, RUU … Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 