Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan program tax amnesty atau pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan terulang lagi sehingga harus dimanfaatkan maksimal mungkin. Untuk menampung dana tax amnesty itu pun, pemerintah tidak hanya menyiapkan instrumen investasi di portofolio tetapi… Read More ›
uu tax amnesty
Presiden Minta PPh Badan Turun, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan mengajukan revisi sejumlah undang-undang pajak di antaranya, Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ke DPR. “Jadi kita akan mengajukan ke DPR berbagai macam perubahan di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan baik itu… Read More ›
Indonesia Consumer Demand Up
JAKARTA –Indonesian firms ranging from restaurant chains to snack makers are stepping up investment and launching new products as improving economic conditions and easier access to credit drive a spurt in consumer demand in the country of 250 million people…. Read More ›
Kantongi Izin Tampung Dana Repatriasi, BTN Bidik Rp 50 Triliun
JAKARTA-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mendapatkan izin sebagai gateway dalam program amnesti pajak. Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menyetujui Bank BTN sebagai administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Itu yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai gateway… Read More ›
Ini Kebijakan OJK Demi Amnesti Pajak
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bentuk dukungan terhadap program Tax Amnesty juga tertuang dalam beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan telah membentuk satuan tugas tax amnesty Otoritas Jasa Keuangan yang keanggotaannya… Read More ›
With Tax Amnesty Out the Way, Indonesia Seeks to Lure Investors
After successfully pushing through a tax amnesty law to bring back funds parked overseas, Indonesia’s next key economic agenda item is improving the business climate and directing investment into the processing of commodities, the finance minister said. To attract investment… Read More ›
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123 /PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.08/2016TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK… Read More ›
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 /PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN… Read More ›
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,… Read More ›
Dana amnesti pajak boleh mengalir ke luar pasar keuangan
Pemerintah membolehkan dana repatriasi amnesti pajak diinvestasikan pada instrumen di luar pasar keuangan. Ini menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/2016 pada 8 Agustus lalu. Demikian diungkapkan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Novi Puspita Wardani, Jakarta,… Read More ›