Pengampunan Pajak Program Sarat Bonus

27Wacana pemberian pengampunan pajak masih terus didengungkan Direktorat Jenderal Pajak dan Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan ini, pengampunan pajak ini diperluas sehingga menarik mereka yang selama ini mengemplang pajak alias tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.

Definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pokok pajak, sanksi administrasi, dan atau pidana pajak, atas ketidakpatuhan pembayar pajak di masa lalu. Program diberlakukan pada periode tertentu, biasanya dua bulan sampai dengan satu tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki basis pajak agar penerimaan pajak meningkat pada periode berikutnya secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pernah meluncurkan program pengampunan pajak sebanyak dua kali, yakni tahun 1964 dan 1984. DJP, menurut, rencana akan meluncurkan kembali program itu pada 2017.

Belakangan, rencana tersebut berubah bentuk dan kerangka waktunya. Program yang awalnya seputar urusan pajak saja, kini diperluas sampai pada urusan hukum pidana umum dan pidana khusus. Artinya, program bisa memberikan pengampunan pada persoalan seperti korupsi, pembalakan liar, pencurian ikan, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal yang dikecualikan sebatas narkoba dan terorisme. Inilah wacana yang sekarang sedang dikembangkan.

DPR dan DJP paling getol mendukung perluasan dari wacana pengampunan pajak. Alasan mereka, pengampunan pajak saja tidak akan menarik minat pengemplang pajak.

Untuk itu dibutuhkan insentif tambahan berupa pengampunan pidana umum dan pidana khusus. Artinya, DJP dan DPR mengandaikan bahwa banyak atau bahkan sebagian besar aset pengemplang pajak adalah hasil korupsi. Pertanyaannya, apakah sebagian besar aset yang tidak dilaporkan kepada DJP adalah hasil korupsi?

Berdasarkan Tax Justice Network, aset orang Indonesia di luar negeri mencapai Rp 3.600 triliun. Sementara kajian McKinsey menyebutkan Rp 3.250 triliun. Faktanya, tak ada satu pun otoritas di dalam negeri yang bisa memitigasi seberapa besar dana warga Indonesia di luar negeri yang merupakan hasil korupsi.

Soal kerangka waktu, DPR dan DJP getol mempercepat pelaksanaan program. Kerangka waktu yang diwacanakan adalah undang-undang sebagai payung hukum dibahas pada Juli-September sehingga program bisa mulai pada akhir 2015.

Terkait hal ini, ada konteks penting yang tak bisa dinafikan, yakni proses seleksi empat komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 yang tengah berlangsung. Masa transisi KPK ini relevan disebut karena jika program pengampunan pajak benar-benar memberikan insentif berupa pengampunan pidana korupsi, dampaknya akan langsung bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi KPK.

Program pengampunan pajak alias tax amnesty sudah berubah bentuk. Entah sebagai bentuk penghalusan atau apa, DJP dan DPR mengganti istilahnya menjadi special amnesty. Kalau mau ngotot dan konsisten dengan konsep yang diusung, apakah tidak lebih jujur jika program itu disebut extraordinary crime amnesty?

DJP ibarat dealer mobil yang ingin menggenjot penjualan agar target tercapai dengan cara memberikan bonus sepeda untuk setiap pembelian mobil. Namun, belakangan, dengan sponsor DPR, bonus berubah menjadi rumah mewah. Jadi pertanyaan rasional yang layak dilontarkan adalah; ini program promosi penjualan mobil atau mau bagi-bagi rumah mewah?

 

Sumber: KOMPAS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: