RUU Tax Amenesty Masih Terganjal

indexJAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amenesty mendekati garis akhir. Berbagai poin penting seperti kewajiban repatriasi serta tarif tax amenesty telah tuntas dibahas. Agenda pembahasan yang tersisa terkait basis tahun pajak.

Sofjan Wanandi, Kepala Staf Ahli Wakil Presiden yang juga pengusaha senior, menyatakan, pemerintah sudah menyepakati tarif tax amenesty 2%, 4%, dan 6%. Tarif lebih mudah jika pengajuan dilakukan lebih cepat dan akan berbeda setiap kuartal.

Untuk repatriasi, pemerintah sepakat tidak mewajibkan peminat tax amenesty untuk membawa masuk dananya ke dalam negeri. Alasan dia, pemerintah belum memiliki instrumen keuangan untuk menampung dana itu.

Namun bagi yang melakukan repatriasi, pemerintah akan memberikan insentif. “Insentif berupa tarif pajak atas bunga simpanan yang lebih rendah, bisa dalam rupiah atau dollar” kata Sofjan kepada KONTAN, kemarin (18/1). Selain itu, menurut dia, kewajiban repatriasi tidak akan efektif jika diberlakukan. Mentri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui penyusunan draft RUU tax amenesty sudah sampai pada penentuan basis perhitungan tahun pajak, apakah hingga SPT tahun 2014 atau 2015. Jika perhitungan dilakukan hingga tahun pajak 2014, pemerintah khawatir WP akan dikenakan pajak ganda. Sebab jika pemerintah telah mengampuni kesalahan WP hingga tahun 2014 dikhawatirkan masih ada kesalahan pada tahun 2015 hingga WP harus membayar uang tebusan kembali.

Namun jika perhitungan dilakukan tahun pajak 2015, pemerintah baru bisa melakukan perhitungan setelah Maret atau April 2016. Sebab WP baru akan mengumpulkan SPT orang pribadi pada akhir Maret dan SPT WP badan pada akhir April. Sehingga penerapan tax amenesty baru bisa diterapkan pada semester kedua 2016.

Tekad Politik tak kuat

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno bilang masih banyak ganjalan dalam RUU tax amenesty. Menurut dia, sampai kini RUU itu belum dibahas DPR karena belum adanya keputusan politik dari fraksi di DPR. “Komitmen dan tekad politiknya belum kuat,” ujar dia, Senin (18/1).

Hingga kini Fraksi Gerindra juga bersikukuh menolak pemberlakukan kebijakan itu karena dinilai menimbulkan ketidak adilan bagi WP patuh.

Fraksi-fraksi yang lain juga meminta pembahasan RUU tax amenesty dilakukan bersamaan dengan RUU KPK. Kesepakatan pada sidang paripurna 15 Desember 2015, RUU KPK jadi inisiatif DPR dan RUU Tax Amnesty inisiatif pemerintah. “Saya dengar presiden ingin RUU Tax Amnesty duluan,” ujar dia.

Selain itu, Hendrawan mengaku belum menerima Amanat Presiden (Ampres) RUU tax amenesty ini hingga kini. “Saya ditelepon teman- teman yang minta bocoran. Mereka pengusaha swasta manufaktur,” ujar dia.

Bambang enggan memastikan kapan Ampres diserahkan ke DPR. “Tergantung presiden. Saya mau secepat mungkin,” ujar dia, Senin (18/1).

 

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: