Ada Rp 20 Triliun untuk Tambal Defisit APBN 2016

pajakJAKARTA – Akibat kebijakan pengampunan pajak masih menggantung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah mencari cara untuk menambal defisit anggaran yang diperkirakan akan melebar karena penerimaan pajak dari tax amnesty batal.

Pemerintah mengklaim memiliki sedikit dana untuk menambal potensi lonjakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Dana yang nilainya mencapai Rp 20 triliun itu merupakan bagian sisa lebih pembiayaan anggara (SiLPA). “Kami bisa menambal defisit sampai Rp 20 triliun tanpa harus nambah utang,” jelas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, senin (29/2).

Data realisasi APBN Perubahan (APBN-P) 2015 dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, pemerintah memiliki SiLPA sebesar Rp 26 triliun. Angka tersebut berasal dari selisih antara realisasi pembiayaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 318,1 triliun dengan realisasi defisit anggaran pada periode yang sama sebesar Rp 292,1 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani sebelumnya mengatakan, SiLPA tidak bisa langsung dipakai karena bentuknya nontunai. Penggunaan Silpa disesuaikan dengan proyeksi anggaran ke depan. Biasanya SiLPA dipakai untuk kebutuhan di awal tahun.

Dengan tambahan pembiayaan dari sebagian SiLPA tahun 2015, pemerintah punya ruang mempelebar defisit anggarannya hingga Rp 293,2 triliun. Dengan asumsi produk domestic bruto (PDB) sebesar Rp 12.706,98 triliun, defisit anggaran mencapai 2,31% dari PDB. Adapun target defisit tahun ini Rp 273,2 triliun atau 2,15% dari PDB.

 

Potong Belanja

Pelebaran defisit APBN 2016 akan diajukan dalam Rancangan APBNP 2016 yang akan diserahkan ke DPR sebelum Juli 2016. Defisit anggaran melonjak karena RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty belum juga dibahas.

Dalam APBN 2016, pemerintah menargetkan pendapatan Negara Rp 1.822,5 triliun. Pendapatan terbesar didapatkan dari pajak Rp 1.368 triliun. Sementara belanja Negara Rp 2.095,7 triliun. Defisit diperkirakan sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15% dari PDB.

Tanpa memperhitungkan dari tax amnesty sekitar Rp 60 triliun-Rp 100 triliun, defisit APBN 2016 tetap naik karena penerimaan pajak nonmigas tahun ini akan meleset dari target atau shortfall Rp 200 triliun.

Penerimaan Negara dari sektor migas, yakni pajak penghasilan (PPh) migas dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) juga diproyeksikan tidak akan mencapai target. Dengan asumsi harga minyak mentah turun hingga US$30 per barel, penerimaan pajak migas dan PNBP akan shortfall Rp 90 triliun. “Shortfall seluruhnya sebesar Rp 290 triliun itu kemungkinan yang terburuk,” ujar Bambang awal Februari lalu.

Ekonom Maybank Juniman bilang, SiLPA dari tahun lalu tidak cukup menambal defisit tahun ini. Sebab itu, pemerintah perlu mengubah asumsi makro dalam APBNP 2016, sehingga lebih rasional. “Kalau pertumbuhan Cuma 5%, bilang 5%. Kalau harga minyak Cuma US$ 30-US$40 per barel buat seperti itu,” katanya.

Perubahan asumsi makro akan membuat penerimaan dan belanja Negara turun. Mau tidak mau belanja pemerintah harus dipotong.

 

 

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: