Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menetapkan 2016 sebagai tahun penegakan hukum. Upaya ini menjadi alternatif guna menutupi kemungkinan batalnya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Seperti yang diketahui, tahun ini Ditjen Pajak dibebankan penerimaan pajak Rp 1.360,2 triliun dengan bayangan kekurangan penerimaan atau shortfall sekitar Rp 200 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemeriksaan harus diefektifkan kepada para pengemplang pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi (WPOP). “Kami antisipasi Tax Amnesty, kami juga siapkan opsional pemeriksaan. Katakan tidak diterapkan, maka upaya pemeriksaan diintensifkan,” kata Bambang di kantor DJP, Jakarta, Selasa (8/3).

DJP telah menyiapkan fungsional pemeriksa sebanyak 4.551 yang tersebar di seluruh Indonesia. Bambang meminta pemeriksa agar tetap berintegritas ketika berhadapan dengan WP. Pasalnya, untuk WPOP saja yang pada tahun lalu dari 10 juta orang memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan, namuan hanya 900.000 yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijuagiasteady menegaskan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh dengan keselamatan jiwa dan fisik pegawai pemeriksa saat menjalankan tugas. Kerjasama telah dilakukan dengan Badan Intelejen Negara (BIN), Polri, dan TNI.

Sumber: BERITASATU

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, Ditjen Pajak, pemutihan pajak, penerimaan pajak, pengambilan kebijakan, pengampunan nasional, pengampunan pajak, RUU pengampunan nasional, RUU Pengampunan Pajak, tax amnesty