Sekjen PAN: Tax Amnesty Harus Dibarengi Tax Reform

indexJakarta – Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, pemberlakuan pengampunan pajak (tax amnesty) harus dibarengi dengan tax reform atau reformasi pajak agar pelaksanaan pajak di Indonesia semakin optimal.

Tax amnesty harus jalan, tetapi amnesty itu ga bisa jalan hanya sekedar program amnesty aja, harus ada program tingkat lanjut berupa reformasi perpajakan atau tax reform. Utimate goalnya tax reform. Tax amnesty tanpa adanya tax reform itu hanya akan melahirkan bibit untuk tax amnesty babak kedua, ketiga, di lima tahun, sepuluh tahun ke depan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/3).

Tax reform ini, kata dia, di antaranya berupa pembenahan dari sisi internal seperti SDM, sistem administrasi, IT yang terintegasi dan online hingga reformasi struktur kelembagaan. Ia menyarankan lembaga perpajakan seharusnya bisa berdiri sendiri, tak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan. Apalagi mengingat peran dan sektor pajak yang sangat signifikan dan strategis. Bahkan 75-80 persen pendapatan negara saja berasal dari pajak.

Dengan adanya tax reform berupa peningkatan SDM perpajakan, diharapkan tax ratio Indonesia yang selama ini rendah dapat meningkat karena para SDM perpajakan ini mampu memahami dan sigap untuk mengikuti dunia usaha dan keuangan, dan akhirnya mampu melakukan pendeteksian dini untuk permainan pajak.

Selama ini, Eddy menilai SDM perpajakan masih kurang dan masih ketinggalan langkah dari pengusaha yang selalu punya trik atau upaya dalam mengurangi beban pajak mereka.

“Ketika tax amnesty diberlakukan, akhirnya kita dapat data baru tentang berapa uang yang sebenarnya bisa dikenai pajak. Data ini untuk update data base berapa yang dipunya masing-masing wajib pajak, sehingga target penerimaan bisa lebih tinggi, update data base ini juga kan bagian dari tax reform,” jelasnya.

Selain itu, dengan dibentuknya lembaga pajak yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, lanjutnya, akan berdampak positif terhadap proses perpajakan itu sendiri.

“Kalau jadi badan yang berdiri sendiri, langsung bertanggung jawab kepada presiden begitu, wewenangnya akan lebih besar dan bekerjanya akan jauh lebih cepat. Mereka juga kan akhirnya punya anggaran sendiri. Badan seperti itu lebih powerful, kayak KPK misalnya, fokus kerjanya juga lebih tinggi di ekstensifikasi dan intensifikasi,” tambahnya.

Eddy mengaku, PAN sendiri mendukung pemerintah untuk memberlakukan tax amnesty dengan pertimbangan untuk menyelamatkan defisit anggaran yang mencapai Rp 250 triliun dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 5,3 persen tersebut. Apalagi mengingat kondisi perekonomian yang tidak terlalu menggembirakan dan terbatasnya dana pemerintah untuk mendanai proyek yang mampu mempercepat laju perekonomian seperti infrastruktur.

Tax amnesty ini pil pahit, tapi ya mau ga mau,”

Dengan diberlakukannya tax amnesty, diharapkan dana wajib pajak yang selama ini “diparkir” di luar negri dapat terserap sekitar Rp 100 triliun dan menambah potensi wajib pajak baru. Apalagi, sejauh ini, Eddy mengungkapkan dari 27 juta orang yang mempunyai NPWP hanya sebagian saja yang memiliki SPT. Sementara itu, jika pemberlakuan tax amnesty ini gagal, hal yang bisa dilakukan pemerintah menurutnya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran atau penerbitan surat hutang baru.

 

Sumber: BERITASATU

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: