JAKARTA – Pasca-pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU KPK, sejumlah anggota dewan meminta agar pembahasan UU Tax Amnesty (TA) juga ditunda. Meski demikian, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai kedua UU tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali.

“Tidak ada hubungan UU KPK ini dengan tax amnesty. Ada sejumlah fraksi yang berpendapat itu, sah-sah saja. Tidak ada kaitan dengan APBNP dan KPK,” ujar Fadli di komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, TA juga belum bisa menyelesaikan persoalan penerimaan pajak. Sebab itu, ia meminta agar pemerintah memperluas subjek pajak negara untuk memaksimalkan pendapatan.

“Tax amnesty belum bisa selesaikan masalah penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini harus perluas subjek pajak kita. Ada rasa ketidakadilan, bagaimana reward dengan pembayar pajak yang taat,” imbuhnya.

Sumber: OKEZONE

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, Ditjen Pajak, kebijakan, pemutihan pajak, pengambilan kebijakan, pengampunan nasional, pengampunan pajak, RUU pengampunan nasional, RUU Pengampunan Pajak, tax amnesty