JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ingin meningkatkan kapasitas pemeriksa dan penyidik pajak saat mendalami profil para Wajib Pajak untuk mendorong optimalisasi penerimaan dan kepatuhan pembayar pajak.

Pada 2016, DJP juga ingin memaksimalkan penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yang mana langkah fokus terhadap WPOP merupakan strategi pemerintah dalam menyukseskan penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

“Ini bagian strategi menteri keuangan yang ingin menyukseskan tax amnesty,” kata Pengamat Perpajakan Yustinus Prastoro kepada Okezone, Jakarta.

Yustinus menjelaskan, fokus penerimaan pajak dari WPOP akan dilakukan sekaligus memberikan pesan terhadap wajib pajak yang masih meragukan efektivitasnya kebijakan pengampunan pajak.

“Karena tanpa tax amnesty, DJP mau tidak mau harus menegakan hukum untuk WPOP,” tambahnya.

Secara psikologis, kata Yustinus, langkah pemerintah untuk memfokuskan penerimaan pajak dari sektor WPOP mendorong wajib pajak ingin mengetahui lebih jauh mengenai tax amnesty. “Dan memilih ikut dan menyukseskan (tax amnesty) ketimbang diperiksa, saya kira ini pilihan strategi yang tepat untuk mendorong partisipasi dan kepatuhan,” tandasnya.

Sumber: OKEZONE

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, Ditjen Pajak, DPR, pemutihan pajak, penerimaan pajak, pengambilan kebijakan, pengampunan nasional, pengampunan pajak, RUU pengampunan nasional, RUU Pengampunan Pajak, tax amnesty