Jakarta -DPR akan meminta rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Itu karena masih ada penolakan dari beberapa fraksi.

“Kesepakatannya dibawa dulu di dalam rapat konsultasi dengan presiden,” kata Sekretaris Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016).

Keputusan itu diambil dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Aziz menyebut, ada 4 fraksi yang mendesak ada rapat konsultasi lebih dahulu.

“Kalau Golkar setuju (RUU Tax Amnesty dibahas),” ujarnya.

Draf RUU Tax Amnesty ini sebenarnya sudah diterima DPR sejak masa sidang lalu. Namun, pembahasannya direncanakan baru dimulai usai reses.

Kini, DPR sudah memulai sidang kembali. Selain RUU Tax Amnesty, legislasi yang menjadi fokus DPR adalah Revisi UU Pilkada.

Sumber: DETIK

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, Ditjen Pajak, DPR, kebijakan, kebijakan negara, kebijakan pemerintah, pemutihan pajak, penerimaan pajak, pengambilan kebijakan, pengampunan nasional, pengampunan pajak, RUU, RUU pengampunan nasional, RUU Pengampunan Pajak, RUU Tax amnesty, special amnesty, tax amnesty