Tindakan Ketua DPR RI, Ade Komaruddin atau biasa disapa Akom, seorang diri memimpin rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas RUU pengampunan pajak (tax amnesty) kemarin, dianggap ilegal.

Dalam rapat yang hanya dihadiri delapan dari sepuluh fraksi itu disepakati bahwa RUU Tax Amnesty akan dibahas di Komisi XI DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menilai janggal rapat tersebut. Menurut dia rapat itu terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dia mengaku masih berada di dalam ruangan kerjanya ketika rapat itu berlangsung. Padahal, menurut UU, seharusnya yang memimpin rapat pimpinan itu lebih dari satu orang.

“Jadi sudah seharusnya itu tidak sah. Dan saya sebagai pimpinan DPR tidak tahu rapat Bamus itu. Ini jadi persoalan,” sesalnya, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Menurut dia, sebagai pimpinan Dewan seharusnya Akom lebih mengutamakan kepentingan nasional.

“Kalau kita bicara kepentingan nasional, jangan kongkalikong di belakang, jangan menciderai yang diinginkan pemerintah,” ujarnya.

Terkait itu, Fadli Zon menyatakan bakal mempersoalkannya dalam rapat pimpinan yang akan berlangung siang ini.

Sumber: RMOL

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, daftar kekayaan, Ditjen Pajak, DPR, kebijakan, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pemutihan pajak, penerimaan pajak, pengambilan kebijakan, pengampunan nasional, pengampunan pajak, RUU pengampunan nasional, RUU Pengampunan Pajak, RUU Tax amnesty, special amnesty, tax amnesty, wajib pajak