Merdeka.com – Bocornya data dari firma hukum internasional Mossack Fonseca yang dihasilkan oleh kerja kolaborasi jurnalis lintas negara bernama ‘Panama Papers’ mengguncang dunia. Perusahaan konsultasi pemindahan dana legal terbesar keempat sedunia itu terbukti kerap membantu pengemplang pajak serta praktik pencucian uang para pesohor.
Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Erwin Agus Purwanto mengatakan, di dunia bisnis, kegiatan pemindahan dana ke negara dengan pajak 0 persen bukan hal mengejutkan. Sebab, banyak pengusaha ingin agar pendapatannya tidak berkurang.

Erwin mengimbau agar pemerintah bisa mempercepat terbentuknya kebijakan agar para pengusaha tidak melarikan diri ke luar negeri. Salah satunya dengan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) yang saat ini masih tertahan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Para pengusaha membutuhkan karakter bisnis yang cepat dan murah tapi pemerintah tidak mengarah kesana. Ini yang membuat pengusaha lari. Makanya pemerintah harus buat kebijakan supaya mereka tidak lari. Salah satunya tax amnesty,” kata Erwin dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/4).

Meski begitu, dia menambahkan yang harus dicermati adalah jika dalam data tersebut ada nama publik figur yang berhubungan dengan pemerintahan.

“Yang penting dicermati apakah ada figur publik di daftarnya. Kalau ada, ini jadi isu penting baik secara individual atau korporasi yang mempunyai kontrak dengan pemerintah,” jelasnya.

Dia melanjutkan, dengan adanya skandal ini, maka pemerintah harus mulai berpikir lebih canggih. Sebab menurutnya, selama ini pemerintah hanya membuat kebijakan yang bersifat teritori. Padahal, kebijakan yang mampu mencakup masalah secara global sangat diperlukan masyarakat, terutama pengusaha.

Sumber: Merdeka.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, DJP, DPR, kebijakan, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, membayar pajak, pemutihan pajak, pengampunan pajak, RUU Pengampunan Pajak, RUU Tax amnesty, tax amnesty, wajib pajak