Jakarta -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung implementasi dari Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Banyak orang yang sangat antusias terhadap kebijakan tersebut.

Demikianlah diungkapkan Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

“Orang yang sekarang menyimpan uangnya di luar negeri, itu banyak yang antusias karena Indonesia  adalah peluang bisnis besar. Karena hanya tinggal Indonesia, tinggal India yang berpeluang besar untuk maju di dunia,” jelasnya.

“Akan tetapi mereka tak bsa manfaatkan uang mereka karena belum laporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Kalau ini sudah terjadi dan dana mereka masuk itu bisa untuk roda ekonomi,” tegas Suryadi.

Pada sisi lain, Suryadi menilai kebijakan tersebut juga bentuk keadilan pajak di Indonesia. Hal ini dikarenakan orang yang bayar pajak masih lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak.

“Masih ada ketidakadilan, karena yang bayar pajak lebih sedikit dari yang belum,” imbuhnya.

Pengampunan pajak layak untuk diberlakukan pada tahun ini. Apalagi pada 2018 akan diberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Kali ini ada kesempatan untuk memberikan pengempunan, apalagi sudah ada Panama Papers terbuka. Kemudian mulai 2018 dibukanya data perbankan di beberapa negara. Ini akan dimanfaatkan oleh pengusaha untuk segera melaporkan,” papar Suryadi.

Dalam hal implementasi, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) diharapkan menyiapkan berbagai instrumen untuk pengumpulan data agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Kami memohon kepada Ditjen Pajak untuk siap mengenai data yang akan masuk agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Agar bisa menambah basis data pajak dan menambah penerimaan pajak ke depannya,” terang Suryadi.

Sumber: DETIK

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, Ditjen Pajak, DPR, kebijakan, kebijakan negara, kebijakan pajak, pengambilan kebijakan, pengampunan nasional, pengampunan pajak, RUU, RUU pengampunan nasional, RUU Pengampunan Pajak, RUU Tax amnesty, special amnesty, tax amnesty, wajib pajak