Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU tax amnesty) masih belum menemukan titik terang. Bahkan kali ini, parlemen meminta pendapat otoritas hukum untuk menindaklanjuti kejelasan dari RUU tersebut.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah mengingatkan, agar pemerintah maupun parlemen dapat mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan tax amnesty. Jangan sampai kebijakan ini justru kembali gagal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) seperti di tahun 1984 dan 2008.

Sebab pada tahun 1984, penerapan kebijakan tersebut gagal total karena tidak diikuti dengan sistem administrasi perpajakan. Sementara pada tahun 2008, meski terjadi peningkatan basis WP yang baru, nyatanya hal itu tidak diiringi tingkat kepatuhan WP yang stagnan.

“Kami minta DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mempersiapkan secara komprehensif pembangunan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif,” ujar Arminsyah di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (26/4).

Selain meningkatkan sistem administrasi perpajakan, Arminsyah meminta agar penegakan hukum pasca diberlakukannya tax amnesty pun harus lebih garang. Sebab menurut dia, pemerintah harus menjadikan tax amnesty sebagai jalur hijau terakhir yang digunakan para pengemplang pajak.

“Harus diberikan sanksi yang berat bagi para WP yang memang menghindar dari ketentuan pajak. Baik itu WP dalam negeri maupun di luar negeri,” tegas dia.

Sumber: merdeka.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, DPR, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tax amnesty