JAKARTA, KOMPAS.com – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tentang kebijakan pengampunan pajak ‘tax amnesty” menghadirkan dunia usaha, di antaranya Kadin Indonesia, Apindo, serta HIPMI, Selasa (19/4/2016).

Ketua Komite Tetap Perpajakan, Sri Wahyuni menyampaikan, pihaknya mendukung kebijakan tax amnesty. Akan tetapi, pengusaha sangat memerlukan kepastian pengampunan pajak, dan ada jaminan bahwa tidak akan ada permasalahan di kemudian hari.

“Karena yang diampunkan tidak hanya denda saja, tapi sanksi pidana juga. Kami juga soroti agar sosialiasi ke publik lebih baik dan sederhana,” ucap Sri.

Selain itu, Kadin juga meminta kebijakan tax amnesty tidak dibatasi untuk repatriasi. Namun, kebijakan itu juga mencakup pengampunan aset-aset yang di simpan di dalam negeri.

“Mengenai tarif, kami setuju 2 persen, 4 persen, dan 6 persen,” kata Sri.

Sementara itu, Tim Teknis Kadin kubu Eddy Ganefo, Harun, menyatakan Rancangan Undang-undang Tax Amnesty tidak terlihat adanya auatu kepastian bahwa pengampunan langsung disetujui.

“Karena dalam draft yang kami terima itu masih ada Satgasnya, untuk verifikasi setiap permohonan yang masuk. Ibarat sudah telanjang, baru dikasih tahu diampuni atau tidak. Kami usulkan tidak usah pakai Satgas, langsung disetujui,” jelas Harun.

Usulan kedua yakni dihapuskannya utang-utang pajak yang sudah lama dan tidak dapat ditagih.

“Menghapus bukukan utang pajak yang tidak jelas” kata dia. Sementara mengenai tarif, Harun menyampaikan pihaknya tidak keberatan dengan rancangan dalam draft.

Sumber: kompas.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, DPR, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tax amnesty