Menjaga Deontologi Tax Amnesty

Pada Selasa lalu (28/6), simpang siur mengenai pengesahan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akhirnya berakhir.

RUU Tax Amnesty telah disetujui DPR meski dihujani berbagai interupsi. Keputusan ini menjadi angin segar bagi pemerintah yang baru-baru ini merevisi target defisit dalam APBN-P 2016 dari 2,15% menjadi 2,35% produk domestik bruto (PDB) dan diharapkan mampu ditutupi pemasukan dari tax amnesty. Dalam hasil rapat paripurna DPR turut dirilis beberapa substansi penting, di antaranya, pertama, masa berlaku tax amnesty terbatas dari 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

Kedua, terdapat tiga jenis tarif tebusan, yakni tarif repatriasi, tarif deklarasi, dan tarif tebusan bagi UMKM. Ketiga, pelaksanaan tebusan akan dilakukan dengan mekanisme khusus guna menjaga aliran dana yang masuk dari tax amnesty tetap terkontrol dan tidak menimbulkan masalah pada sistem keuangan. Dan keempat , hak amnesti diberikan kepada semua wajib pajak, kecuali yang tengah menghadapi perkara pidana atau sedang menjalani hukuman pidana.

Dari kerangka UU tersebut, tampaknya pemerintah betulbetul mengarahkan target utamanya kepada wajib pajak yang melakukan tax avoidance dan menyimpan kekayaannya di luar negeri. Pemerintah menetapkan tarif yang asimetris antara wajib pajak yang melakukan repatriasi (melaporkan harta yang di luar, kemudian dibawa kembali ke Indonesia) dengan yang hanya melakukan deklarasi (melaporkan, tetapi tidak membawanya kembali ke Indonesia).
Hasil rapat tersebut juga menjelaskan pengenaan tarif yang dihitung secara progresif berdasarkan beberapa ketentuan. Untuk tarif tebusan repatriasi, jika pelapor pajak melakukan penebusan dalam rentang 1 Juli-30 September 2016, tarif yang dikenakan sebesar 2%; pembayaran pada periode 1 Oktober-31 Desember 2016, tarif yang dikenakan 3%; sedangkan pada periode 1 Januari- 31 Maret 2017, tarif yang dikenakan sebesar 5%.

Pada tarif tebusan deklarasi, untuk pembayaran rentang 1 Juli-30 September 2016, tarif tebusan dikenakan 4%; rentang waktu 1 Oktober-31 Desember 2016, tarif dikenakan sebesar 6%; dan untuk pembayaran 1 Januari- 31 Maret 2017, tarif yang dikenakan 10%. Untuk tarif tebusan bagi UMKM diatur berbeda daripada jenis tarif repatriasi dan deklarasi karena acuan yang digunakan untuk menentukan tarif adalah nilai aset yang dimiliki pengusaha UMKM.

Untuk UMKM dengan nilai aset di bawah Rp10 miliar, tarif tebusan disepakati sebesar 0,5%, sedangkan untuk UMKM yang asetnya di atas Rp10 miliar tarif tebusan disepakati 2%. Durasi berlakunya tax amnesty bagi UMKM tetap sama dari rentang 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Sebagai bahan simulasi perhitungan tax amnesty, pemerintah beserta DPR menyepakati bahwa besar nilai yang dibayarkan menggunakan notasi rumus perhitungan, nilai yang dibayarkan = tarif tebusan x (harta bersih – utang bersih).

Harta bersih yang dimaksud adalah selisih antara harta per 31 Desember 2015 dengan harta yang tercantum pada SPT 2014. Misalnya seorang wajib pajak memiliki nilai kekayaan sebesar Rp3 triliun per 31 Desember 2015, harta yang tercatat pada SPT 2014 sebesar Rp2 triliun, kemudian wajib pajak tersebut memiliki utang kepada pihak lain sebesar Rp200 miliar, tarif tebusan sebesar 3%, maka perhitungannya nilai tebusan yang harus dibayar adalah 3% x (Rp 1 triliun – Rp 200 miliar) = Rp24 miliar.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, yang ditebus wajib pajak bukan besarnya tunggakan pajak, melainkan aktiva yang belum dilaporkan dalam SPT. Berdasarkan hitung-hitunganBankIndonesia, potensidana repatriasi bisa mencapai Rp560 triliun dan penerimaan negara dari tax amnesty kemungkinan berkisar Rp45,7 triliun. Data ini bermula dari kajian Global Financial Integration (GFI) yang menyebutkan dana orang Indonesia di banyak negara mencapai Rp3.147 triliun, yang berkembang sejak 2004 hingga 2013. Adapun versi Kementerian Keuangan, tax amnesty bisa meningkatkan perbendaharaan kas negara sebesar Rp165 triliun.

Pemerintah sendiri sudah mempersiapkan langkah strategis untuk menyambut dana repatriasi dengan menyusun beberapa instrumen investasi. Nantinya wajib pajak yang merepatriasi dana luar negerinya akan ”dipaksa” melakukan investasi melalui Surat Berharga Negara (SBN), obligasi pada BUMN, obligasi pada lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, investasi keuangan pada Bank Persepsi, obligasi pada perusahaan swasta, investasi infrastruktur, serta investasi di sektor riil yang dari semua instrumen investasi tersebut tata aturannya akan ditentukan oleh pemerintah. Yang jelas peraturan investasi yang dirancang akan berbeda dengan peraturan investasi yang didanai secara ”normal”.

Sisi positifnya: (1) capital inflow akan meningkat, (2) nilai tukar rupiah diperkuat karena dana repatriasi dan tebusan lainnya harus menggunakan rupiah, serta (3) terjadi peningkatan untuk investasi infrastruktur dan sektor riil.

Tindak Lanjut Tax Amnesty

Untuk sementara ini sah-sah saja jika pemerintah merasa lega karena sudah mendapat restu dari wakil rakyat. Namun tugas berat berikutnya sudah menanti karena eksekusi UU Tax Amnesty akan menjadi pertaruhan politik yang sangat berisiko. Pemerintah diwajibkan menjaga deontologi (tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan) UU Tax Amnesty untuk menghindari preseden buruk terhadap masa depan perpajakan.

Apalagi IMF (2008) sudah menyebutkan bahwa keberhasilan tax amnesty adalah sebuah anomali lantaran jika berhasil menandakan keadaan tidak normal dan jika gagal dianggap normal. Persepsi ini didasarkan pada pengalaman 40 negara yang sempat melakukan tax amnesty dan mayoritas mengalami kegagalan.

Secara umum negara-negara yang gagal menyelenggarakan kebijakan ini adalah negara yang sarat mafia dan dalam pelaksanaan tax amnesty tidak didukung revenue tax reform yang memadai. Indonesia perlu belajar dari India, Afrika Selatan (Afsel), Irlandia, dan Italia yang menjadi bagian dari anomali dalam keberhasilan menjalankan beleidtax amnesty .

Dari sini penulis merangkum lima langkah strategis sebagai rencana tindak lanjut yang mudah-mudahan mampu mengamankan tujuan mulia dari kebijakan tax amnesty: Pertama, pemerintah harus menjamin bahwa sosialisasi UU Tax Amnesty dilakukan dengan cara yang jitu dan cermat. Indonesia sudah merasakan pengalaman pahit saat tax amnesty dilakukan pada 1965 dan 1984. Pada saat itu pelaku tax avoidance tidak cukup merespons karena minimnya keterbukaan dan akses informasi serta kontrol yang lemah dari Ditjen Pajak.

Pemerintah harus berani menjamin bahwa tidak akan ada lagi kebijakan tax amnesty setelah periode ini selesai untuk mencegah terulangnya moral hazard yang serupa. Sosialisasi ini dapat dikaitkan dengan pengenalan kebijakan automatic exchange of information (AEOI) yang sedianya akan berlaku paling lambat pada 2018. Dengan sistem integrasi data keuangan global ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak oleh otoritas pajak negara asal.

Dengan demikian ke depannya pengawasan terhadap kekayaan wajib pajak diprediksi akan semakin ketat. Kedua, Indonesia perlu meniru langkah strategis dari India, Afsel, dan Italia yang berani melakukan reformasi sistem perpajakan. India membenahi beleid tax amnesty dengan melakukan pembinaan moral di lingkungan pemerintah dan masyarakat setelah tujuh kali mengalami kegagalan.

Afsel mengupayakan perbaikan dengan rekonsiliasi politik dan jaminan revenue tax reform. Adapun Italia terlebih dahulu melakukan intelijen ekonomi dan voluntary disclosure sebelum melakukan tax amnesty. Selain dapat mencontoh ketiga negara tersebut, masih dalam kerangka tax reform, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah berupa perbaikan basis data perpajakan agar pelaksanaan intensifikasi dan ekstentifikasi pajak menjadi lebih akurat.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat instrumen pengawasan untuk menghindari potensi moral hazard. Kecurangan dapat saja dilakukan dari pihak pemohon amnesti maupun dari lingkungan pemerintah sendiri. Pemohon amnesti bisa saja merekayasa jumlah utang bersih agar nilai tebusan menjadi semakin kecil.

Dari lingkungan pemerintah, potensi korupsi dan kongkalikong dengan pemohon amnesti perlu diawasi secara ketat untuk menghindari munculnya mafia-mafia baru di sektor perpajakan. Keempat, sebagai lanjutan pada catatan ketiga, Bank Persepsi yang telah ditunjuk harus menjaga mekanisme pengalihan dana amnesti dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana aturan yang berlaku.

Moral hazard yang dilakukan wajib pajak sangat mungkin karena didukung celah sistem pengelolaan dan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah bahwa pajak yang dibayarkan memberikan benefit yang setinggi-tingginya bagi pembangunan masyarakat. Dengan adanya repatriasi melalui berbagai jenis investasi, pemerintah harus menjaga transparansi dalam pengelolaannya agar terbangun modal sosial yang kuat antara pengelola dan wajib pajak.

Dan kelima, pemerintah harus menyediakan jaminan bahwa surat pernyataan pemohon amnesti tidak dijadikan sebagai bahan bukti penyelidikan dan proses hukum lainnya yang mengarah pada hukuman pidana. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pengawas transaksi keuangan (KPK, BPK, PPATK, kejaksaan, dan kepolisian) terkait dengan jaminan keamanan bagi pemohon amnesti.

Bahkan UU Tax Amnesty menegaskan untuk pegawai pemerintah yang dianggap membocorkan dan menyebarluaskan data dan informasi pemohon diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal lima tahun. Jika berkaca pada kebijakan tax reform yang digagas Mantan Presiden Afsel Nelson Mandela, jaminan perlindungan terhadap tuntutan pidana bahkan tetap terjaga meskipun terjadi masa pergantian presiden. Proses rekonsiliasi politik ini cukup penting karena pemohon amnesti pun boleh dibilang cukup waswas dengan risiko yang dihadapi.

Dukungan dari mayoritas fraksi di DPR menjadi pertanda yang cukup baik mengenai kesamaan frame dari lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengatasi persoalan makroekonomi nasional. Meskipun masih terdengar isu-isu keberatan soal tax amnesty, mudah-mudahan pemerintah lebih memilih menggunakan sumber dayanya untuk fokus pada tujuan yang lebih tinggi. Keragu-raguan dari kalangan yang pesimistis dengan konsep tax amnesty harus direspons secara positif karena untuk saat ini risiko dari beleid tax amnesty dirasa yang paling minimalis jika dibandingkan dengan pilihan pembiayaan dari utang luar negeri untuk menutupi defisit APBN 2016.

Penulis sangat berharap pemerintah dapat menjalankan pesan positif dari UU ini agar tujuan normatifnya turut serta menjadi tonggak pembaruan bagi sistem perpajakan di Indonesia.

sindo1

Candra Fajri Ananda
Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

 

 

sumber : koran-sindo.com

 

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: