Kalau Enggak Mau Hancur, Harus Jujur

Memanfaatkan program pengampunan pajak.

Kemungkinan besar, tema tax amnesty alias pengampunan pajak jadi salah satu topik utama yang Anda perdebatkan dengan sanak-saudara dan kerabat dekat di saat liburan. Benarkah? Apa kesimpulannya? Masih banyak pertanyaankah?

Barangkali ada yang ingat, sebenarnya kita pernah mempunyai program serupa. Tahun 1984, Orde Baru menyelenggarakan pengampunan pajak meskipun hasilnya tak begitu sukses. Sesudahnya, dalam skala lebih kecil, program pengampunan pajak juga beberapa kali meluncur.

Menurut catatan KONTAN, ada kebijakan sunset policy tahun 2008 yang menghapuskan sanksi administrasi bagi wajib pajak (WP) yang kurang bayar atau salah mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Waktu itu, dana yang terhimpun dari sunset policy sekitar Rp 7,46 triliun.

Nah, program pengampunan pajak kali ini, sebetulnya, juga mirip-mirip. Negara melepas haknya menagih pajak terutang yang seharusnya Anda bayarkan. Negara mengampuni kewajiban WP yang belum selesai pada tiga jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Konkretnya, lewat program ini, negara menghapus pajak yang seharusnya terutang, membebaskan sanksi administrasi, dan membebaskan WP dari sanksi pidana di bidang perpajakan setelah WP mengungkapkan hartanya. Tapi, untuk memperoleh pengampunan, WP wajib membayar uang tebusan dengan tarif tertentu.

Seperti tertera di halaman depan, tarif program pengampunan pajak kali ini terbagi menjadi tiga bagian. Satu, tarif uang tebusan atas pengungkapan harta di dalam negeri dan di luar negeri namun dialihkan ke dalam negeri. Dua, tarif terhadap harta di luar negeri namun tak dialihkan ke dalam negeri.

Terakhir, tarif bagi WP yang peredaran usahanya sampai Rp 4,8 miliar alias Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kalau dua jenis sebelumnya ada perbedaan tarif untuk periode tertentu, tarif untuk UMKM berlaku sama hingga periode pengampunan pajak selesai, yaitu 31 Maret 2017.

Rugi kalau tidak ikut

Mengapa program ini meluncur lagi? Alasan utamanya adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang anjlok dan aliran dana asing yang masuk ke Indonesia, baik di sektor riil maupun portofolio investasi, sangatlah terbatas.

“Itu menyebabkan pertumbuhan (ekonomi) kita berat. Di satu sisi, sejak Undang-Undang Lalu Lintas Devisa Bebas, banyak sekali aset atau harta orang Indonesia berada di luar negeri,” kata Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, Rabu (29/6).

Oleh karena itu, tujuan pengampunan pajak pada akhirnya mengincar tiga hal. Pertama, mengembalikan sebagian aset orang Indonesia di luar negeri (repatriasi). Kedua, tax base alias data lengkap warga negara RI. Jadi, Direktorat Pajak Kemkeu mempunyai data lebih lengkap Wp mana yang harus dikejar atau siapa yang masih kurang bayar.

Ketiga, meningkatkan tambahan penerimaan pajak di APBN dengan uang tebusan yang dibayarkan WP yang mengikuti pengampunan pajak. “Intinya, semua (warga negara) mengungkap atau menyampaikan harta bersih yang belum pernah dilaporkan di dalam SPT,” cetus Bambang.

Betul. Singkat kata, Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak tak lain adalah payung hukum yang memberi kesempatan bagi warga negara mengungkapkan dan menyampaikan hartanya secara jujur kepada pemerintah. Karena itulah, pengampunan pajak berlaku untuk semua orang dan badan usaha, baik yang punya harta di dalam negeri maupun di luar negeri.

Beberapa poin yang penting Anda ingat, tarif uang tebusan dihitung bukan berdasarkan pendapatan, tapi harta alias total aset. Harta ini disampaikan WP di dalam surat pernyataan yang terdiri dari harta yang sudah dilaporkan dalam SPT Terakhir dan harta tambahan yang belum dilaporkan. Surat pernyataan kemudian disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) melalui kantor pelayanan pajak (KPP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Setelah itu, Menkeu akan mengeluarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk WP yang bersangkutan. “Selama sepuluh hari kerja, sejak semua kelengkapan administrasi selesai, surat keterangan akan dikirim (ke WP),” tegas Bambang.

Surat pernyataan ke Menkeu itu sekurang-kurangnya memuat informasi tentang identitas WP, harta, utang, nilai harta bersih, dan perhitungan uang tebusan. Jangan lupa, surat pernyataan harus disertai lampiran seperti bukti pembayaran uang tebusan, bukti pelunasan tunggakan pajak, daftar rincian harta berserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, dan daftar utang serta dokumen pendukung. Selain itu juga lampiran bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar, fotokopi SPT Terakhir, serta surat pernyataan mencabut berbagai permohonan sebelumnya, seperti keberatan, banding, gugatan, dan sebagainya.

Apa syarat mengikuti pengampunan pajak? Syaratnya, lanjut Bambang, harus punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, dan sudah melaporkan SPT Tahunan PPh terakhir. “Kalau belum punya NPWP, enggak apa-apa. Bisa langsung daftar. Jadi, ini pun terbuka untuk yang tidak punya NPWP. Dijamin cepat (prosesnya). Sisanya ikut prosedur seperti biasa,” ujar Bambang lagi.

Nah, kalau tidak ikut program ini bagaimana? Boleh saja, dengan beberapa konsekuensi. Mereka yang ikut tetapi tidak jujur, juga silakan.

Hanya saja, jika suatu saat DJP menemukan harta yang ternyata Anda peroleh dari 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015 dan tidak dilaporkan, harta temuan itu dianggap sebagai tambahan penghasilan Anda sebagai WP. Setelah itu, harta lebih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan itu akan dikenai PPh plus sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kruang dibayar.

Di samping itu, setelah periode pengampunan pajak selesai, memang masih ada program voluntary decleration tahun 2018. Cuma, tarifnya tentu akan berbeda dengan tarif pengampunan pajak. Alhasil, rugi jika Anda melewatkan kesempatan pengampunan pajak ini.

Yustinus Prastowo, Direktur Executive Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), yang sempat mengadakan seminar di Singapura bertema repatriasi dan pengampunan pajak, optimistis, antusiasme warga Indonesia di Singapura cukup besar. Banyak yang akan memanfaatkan program pengampunan pajak ini.

Alasannya, tarif murah, ada jaminan tidak diperiksa penghapusan pidana pajak, serta perlindungan hukum, termasuk jaminan kerahasiaan data yang disampaikan WP. “Tapi, konsekuensinya, ya, harus jujur. Kalau tidak jujur, ya, hancur,” tutur Prastowo.

Beberapa catatan

Pertanyaannya, apakah pengampunan pajak kali ini akan berhasil dan sukses? Apakah target pemerintah meraup Rp 165 triliun akan tercapai? Atau, hanya akan berakhir seperti program tax amnesty zaman Orde Baru berdasarkan Keputusan Presiden 26/1984 itu? Kata Prastowo, berhasil tidaknya, belum bisa diramalkan.

Yang lebih penting Pemerintah bisa segera mempersiapkan aturan atau ketentuan pelaksanaan pengampunan pajak, seperti penunjukan bank persepsi, prosedur dan tata cara investasi, ketentuan penyampaian laporan atas pengalihan dan investasi dan penempatan atas harta tambahan. Prastowo bilang aturan-aturan turunan ini pun harus jelas dan jangan multitafsir.

Kemudian, Pemerintah juga harus mengantisipasi judicial review (JR). Pihak yang sudah jelas akan  mengajukan gugatan adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Said Iqbal, Presiden KSPI, bilang ke KONTAN, KSPI akan mengajukan JR akhir Juli ini. Alasannya, UU Tax Amnesty mengabaikan azas hukum tentang keterbukaan dan keadilan. “Buruh dan masyarakat kecil tetap wajib bayar pajak, tapi pengusaha dan orang kaya mendapat pengampunan pajak,” katanya.

Lantas, pengawasan. Pengawasan setelah program pengampunan juga sangat penting. Sebab, pengampunan pajak ini tak lain juga mengawasi aset yang sudah dilaporkan. “Apa strategi dan tools pemerintah? Kita harus akui, dalam bidang pengawasan ini kita memang belum siap,” cetus Prastowo.

Terakhir, pemerintah jangan berhenti pada UU Tax Amnesty dan menjadikannya sebagai tujuan jangka pendek belaka, yaitu mengerek penerimaan pajak serta menghindari defisit anggaran. Namun, reformasi perpajakan harus diperjuangkan dan mencapai target yang diinginkan, yaitu penerimaan pajak yang sustainable pada APBN.

Jangan lupa, Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum kelar. Masih ada lagi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak Penghasilan, RUU Perubahan Atas UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, RUU Bea Materai, dan RUU Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran taat pajak di Indonesia yang masih rendah juga patut jadi catatan. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pernah bilang, dari total penduduk Indonesia 155 juta, sekitar 129 juta di antaranya merupakan golongan menengah ke atas. Dari jumlah tersebut, hanya 27 juta saja yang punya NPWP. Dan dari 27 juta pemilik NPWP, cuma 10 juta di antaranya yang menyampaikan SPT. Di sisi lain, terdapat 6.510 orang yang menaruh uangnya di luar negeri menurut data yang dikumpulkan DJP sejak Agustus 2015.

Tentang target, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roslani juga menyampaikan, nilai Rp 165 triliun sepertinya terlalu tinggi. Maklum, ini karena asumsi pemerintah terhadap dana di luar negeri saja mencapai Rp 11.000-an triliun. Padahal, timpal Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Samual persepsi Bank Indonesia (BI) hanya sekitar Rp 45 koma sekian triliun. “Sampai Rp 50 triliun saja-lah,” kata David.

Demikian pula pendapat Hariyadi Sukamdani, Ketuan Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ia memprediksi, alih-alih menggenggam Rp 165 triliun, pemerintah hanya mentok memperoleh Rp 80-an triliun saja, terutama setoran uang tebusan dari deklarasi harta di dalam negeri. Pasalnya, uang di luar negeri belum jelas dan belum bisa dipastikan.

Meski begitu, Rosan dan Hariyadi optimistis, dunia usaha akan banyak yang memanfaatkan program pengampunan pajak. Di samping sosialisasi yang harus gencar dan masif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pemerintah juga harus betul-betul bisa meyakinkan WP bahwa data-data yang disetorkannya tidak bocor keluar. “Kita kan kalau data, apa-apa bocor,” kata Rosan.

Sedangkan di dunia properti, mirip-mirip Apindo, Managing Director Grup Ciputra Harun Hajadi berpendapat, aliran duit repatriasi tidak akan terlalu banyak. Justru, setoran uang tebusan dan deklarasi harta di dalam negeri lebih banyak.

Nah, dampaknya, harta-harta yang belum dilaporkan itu bisa beralih atau diinvestasikan ke properti. “Uang orang di Indonesia kebanyakan di dalam negeri, kok. Menurut saya, ya. Nah, yang repatriasi itu bonus,” tutur Harun.

Yang menarik, Harun pun sudah memasukkan efek tax amnesty ke dalam target bisnisnya, termasuk BI rate yang kana turun, bunga kredit properti yang juga melandai, aturan loan to value (LTV) sehingga uang muka lebih rendah, dan sebagainya.

Tahun ini, ia menargetkan penjualan perusahaannya bisa mencapai Rp 11,2 triliun atau naik dari tahu sebelumnya yang masih Rp 10,6 triliun. Gara-gara pengampunan pajak, Harun optimistis target itu tercapai. “Tadinya, saya prediksi, kalau tidak ada tax amnesty, bunga tidak turun,” imbuh Harun.

Selain properti, sektor energi pun sepertinya kejatuhan rezeki. M. Assegaf, Sekjen Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), bilang dengan pengampunan pajak, akan mampu menyelesaikan masalah di bidang proyek kelistrikan, salah satunya proyek 35.000 Megawatt (MW). “Masalah pendanaan jadi selesai,” tuturnya.

Sebab, dari 35.000 MW, sekitar 25.000 diserahkan ke swasta. Padahal, pendanaan oleh swasta ini sumbernya dari ekuitas 30% dan pinjaman 70%. Kalau bangun 200 MW saja butuh US$ 300 juta, artinya 30%-nya sekitar US$ 90 juta. “cari orang yang ekuitasnya sebesar ini yang susah,” pungkas Assegaf.

Bagaimana? Yakin mau ikut tax amnesty atau enggak? Yang mau ikut, segera datang ke KPP terdekat karena hari ini pun help desk yang melayani mungkin sudah siap.

Sumber: Tabloid Kontan 11 Juli – 17 Juli 2016

Penulis: Andri Indradie, Tedy Gumilar, Silvana Maya Pratiwi.

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: