Tax Dollars Percent

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT PLN (Persero) untuk mempersiapkan diri menyambut masuknya dana dari luar negeri atau repatriasi pasca berlakunya Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak.

“Baru tadi kami diminta nanti sore dirkeu-dirkeu dari PLN dan Pertamina akan mendiskusikan hal itu dengan pak Deputi BUMN, pak Aloysius,” kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Sofyan belum dapat menjelaskan berapa besar surat utang yang bakal ‘dicetak’ oleh PLN.

“Nanti kan kita belum tahu ya karena kan beberapa tidak hanya deposito saja mungkin kan ada ekuiti yang masuk, pinjaman jangka pendek nah obligasi sendiri belum tahu berapa nanti setelah dapat info secara keseluruhan dari pak Aloysius baru mungkin kami tentukan,” ujarnya.

Namun, pihaknya akan bekerja cepat dalam memutuskan besaran surat utang untuk menyerap dana repatriasi. Paling tidak, surat utang bisa terbit sebelum berakhirnya periode tax amnesty pada 31 Maret 2017.

“Ya harus cepat lah kita kan banyak proyek tinggal yang mana yang mau obligasi mana yang mau masuk ekuiti,” sebutnya.

Sumber: DETIK

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty