Penolakan Terhadap Tax Amnesty

Meski Undang-Undang Pengampunan Pajak telah disahkan dan pemerintah mulai menjalankan program tersebut, sejumlah kalangan masih menyampaikan penolakan. Mereka beralasan bahwa UU Pengampunan Pajak justru akan lebih banyak menyengsarakan rakyat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kemudian membawa ratusan orang yang terdiri dari buruh formal dan informal ke depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menuntut pembatalan UU Pengampunan Pajak. Massa yang datang dari berbagai perusahaan ini menilai bahwa UU tersebut telah mencederai buruh yang menjadi elemen penting dalam penerimaan pajak negara melalui potongan gaji yang selalu dipangkas setiap bulan oleh perusahaan. “Pengemplang pajak malah dikasih karpet merah. Mereka malah dilindungi,” ujar Said.

Menanggapi hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa pihaknya telah diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus yang akan membela dan menangani masalah gugatan UU Pengampunan Pajak. “Presiden minta supaya segera dikoordinasikan membentuk tim khusus untuk nanti ketika sudah resmi diundang oleh MK. Supaya kita juga bisa merumuskan pembelaan pendapat kita,” katanya.

Bukan hanya di dalam negeri, ‘penolakan’ juga disebut datang dari negara tetangga, yakni Singapura. Sebagai negara kecil, Negeri Singa ini dianggap yang paling banyak menyimpan uang wajib pajak Indonesia. Hal tersebut kemudian membuat perbankan di Singapura kelabakan.

Perbankan Singapura pun diduga siap membayar tagihan sebesar empat persen dari skema deklarasi agar dana yang dimiliki wajib pajak Indonesia tidak kembali ke rumahnya.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, langkah yang diambil beberapa pihak di Singapura merupakan hal yang lumrah dan tidak melanggar hukum. Negara manapun tentu akan berupaya mempertahankan eksistensinya sebagai reaksi terhadap kebijakan negara lain yang berpotensi merugikan kepentingannya. Apa yang dilakukan Singapura bukanlah hal yang tiba-tiba dan reaktif.

Justru mereka sudah dengan cermat berhitung dan menyusun langkah-langkah antisipasi terhadap inisiatif global untuk menangkal praktik penghindaran pajak yang agresif. Meski demikian, apa yang dilakukan Singapura tidak perlu disikapi berlebihan, apalagi bereaksi yang cenderung emosional dan tidak terukur. Justru upaya menjegal pelaksanaan amnesti pajak menjadi tantangan konkret bagi pemerintah untuk menempatkan pengampunan pajak dalam kerangka reformasi fiskal dan moneter yang komprehensif.

“Masih buruknya perencanaan dan tata kelola fiskal dan moneter kita merupakan insentif cuma-cuma yang kita berikan kepada negara lain untuk memfasilitasi dana milik warga negara Indonesia yang mencari kepastian dan kenyamanan. Untuk itu, tata kelola inilah yang harus ikut diperbaiki,” kata Yustinus. Saat masih menjabat sebagai kepala BKPM, Franky Sibarani menegaskan, persoalan kepercayaan wajib pajak untuk memulangkan dana mereka ke Indonesia merupakan persoalan iklim ivestasi. Dengan kebijakan dan masa depan pembangunan infrasatruktur yang jauh lebih baik di masa mendatang, Franky yakin, banyak wajib pajak mau menanamkan modal mereka dengan cara mengikuti pengampunan pajak yang diadakan pemerintah.

“Ini kembali lagi bagaimana industri dan investasi apa yang bisa dilakukan di Indonesia. Tapi, dengan kondisi sekarang, saya yakin banyak wajib pajak akan ikut,” katanya.

Sumber : Republika

Penulis: Debbie Sutrisno

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

 

 

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: