Realisasi kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) merambah ke lembaga keuangan di daerah.

Program pengampuan pajak itu diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sistem bagi hasil pajak.

’’Kami berharap amnesti pajak mendorong pemasukan pemkab. Salah satunya dari pajak penghasilan (PPh),’’ kata Kepala KPP Pratama Gresik Utara Ismail di ruang kantornya Selasa (2/8).

Dia mengakui, pendapatan Kota Pudak dari bagi hasil PPh perusahaan turun pada 2015. Dia menolak memerinci jumlahnya.

Ismail hanya menegaskan bahwa penurunan tersebut disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah perusahaan justru memilih membayar pajak di luar kota.

Selama ini banyak perusahaan di Gresik yang melapor/membayar pajak di Surabaya. Karena itu, manfaatnya belum dirasakan daerah.

’’Kami tidak memaksa untuk membayar di sini (KPP Gresik Utara, Red). Namun, alangkah baiknya itu dilakukan untuk kepentingan daerah,’’ ujarnya.

Lelaki 42 tahun tersebut berharap besar pada program amnesti pajak.

Dia optimistis kebijakan pusat itu mampu menyadarkan wajib pajak (WP) yang masih menunggak dan belum rutin melaporkan SPT (surat pemberitahuan).

Menurut Ismail, antusiasme masyarakat Gresik menyambut program pengampunan pajak sudah terlihat. Mereka memang belum mendaftar.

Namun, lebih dari 60 WP sudah berkomunikasi. Sebagian besar adalah nasabah perbankan. ’’Selain itu, pengusaha sudah mulai mencari informasi tentang amnesti pajak,’’ ungkapnya.

Dia tidak membantah bahwa memang masih ada penunggak pajak. Selama ini KPP Pratama Gresik Utara melayani 86 ribu WP.  Sekitar 30 ribu merupakan wajib pajak efektif.

Mereka harus rutin melaporkan keuangan dan membayar setiap bulan. ’’Dari 30 ribu itu, baru 62 persen yang rutin melapor kepada kami. Saat ditanya, alasannya beragam,’’ papar Ismail.

Sebagian besar tidak melapor karena mengaku omzet penjualan/penghasilannya menurun. Ada pula yang usahanya bangkrut. Ada juga WP yang sengaja mengemplang pajak.

KPP Pratama Gresik Utara mencatat ada dua WP yang bandel. Mereka menunggak pajak hingga Rp 3 miliar. Keduanya sudah pernah ditegur dan disurati.

Namun, mereka tidak merespons. ’’Kami berharap mereka berdua ikut amnesti. Jika tidak, kami akan melakukan penyanderaan,’’ tegasnya.

Saat ini KPP Pratama Gresik Utara membawahkan 11 kecamatan di Kota Giri. Sebagian besar WP yang tercatat di kantor tersebut adalah industri besar.

Kondisi itu menjanjikan target pemasukan pajak cukup tinggi jika dibandingkan dengan kantor pajak setara lain. Mereka menargetkan pajak masuk Rp 2,6 triliun hingga akhir 2016.

Sumber: JAWAPOS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty