WALAU bagi sebagian masyarakat pembayaran uang tebusan pengampunan pajak memberatkan, namun pemerintah tidak mau jika uang tebusan dari program amnesti pajak tersebut dibayarkan dengan cara dicicil. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Ken Dwijugiasteadi bilang, wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak harus membayar uang tebusan secara tunai. Wajib pajak tersebut tidak bisa membayar uang dengan cicilan. “Uang tebusan menurut Undang-Undang Tax Amnesty tidak bisa dicicil,” katanya, Senin (29/8).

Ia mencontohkan, seorang pensiunan dengan rumah seharga Rp 10 miliar dan berminat mengikuti pengampunan pajak, tetap harus membayar uang tebusan tunai, walau tidak memiliki uang. Dengan tarif di periode pertama penerapan tax amnesty, yaitu 2% maka pensiunan itu harus membayar uang tebusan Rp 200 juta. “Syarat tax amnesty harus lengkap, lunas, dibayar di bank,” tambahnya.

Sumber : Harian Kontan 30 Agustus 2016

Penulis : Hasyim Ashari, Adinda Ade Mustami

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty