Jakarta -Program pengampunan pajak alias tax amnesty yang diusung Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi kesempatan kepada wajib pajak (WP) menyelesaikan kewajiban utang pajaknya.
Dalam program tersebut, kita diminta melaporkan harta yang belum tercatat pemerintah. Harta ini punya nilai wajar. Lalu bagaimana cara menentukan nilai wajarnya?

“Nilai wajar yang dipakai yang mana? Apakah PSAK (Pengertian Standar Akuntansi Keuangan), NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), AJB (Akta Jual Beli)? Jadi pakai yang mana, ini sering jadi pertanyaan,” kata Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, John L Hutagaol dalam seminar tax amnesty di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (1/9/2016).

“Yang dipakai adalah nilai wajar menurut wajib pajak. Apa pun yang dipakai akan diterima oleh kantor pajak. Kejujuran Anda kami hargai,” katanya.

Jadi, WP bebas menentukan nilai wajarnya tergantung perkiraaan masing-masing. Namun sebaiknya dikira-kira nilainya tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi dari harga saat ini.

“Kita tidak akan bilang harga ini tidak pantas. Bisa pakai nilai apa saja, mau pakai nilai waktu beli 20 tahun yang lalu juga sama saja,” jelasnya.

Namun jika nilainya terlalu rendah, maka suatu saat aset tersebut dijual maka akan ada selisih yang besar. Nah selisih yang besar ini nanti akan dikenai pajak, maka pajak juga bisa menjadi besar.

Penulis : Eduardo Simorangkir

Sumber : detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty