JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah membatalkan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Aspirasi tersebut diungkapkan dalam demo yang digelar di depan Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, tax amnesty berpeluang menjadi pintu masuk uang haram.

“UU pengampunan pajak dengan terang hanya menguntungkan para pengemplang pajak dan rawan akan masuknya dana haram,” terang dia di depan Gedung MK, Rabu (30/8/2016).

Menurutnya, UU ta amnestu yang tidak melihat asal usul uang yang dideklarasi bisa dimanfaatkan sebagai ajang pencucian uang atau money laundry.

“Tax amnesty berpotensi dimanfaatkan sebagal ladang money laundry oleh pengusaha yang menjalankan bisnis haram seperti prostitusi, perjudian, narkoba, illegal logging, human trafficking, BLBI dan uang korupsi lainnya,” kata dia.

Dia juga menyebut tax amnesty tidak adil dan terlalu berpihak pada pengusaha besar. Padahal selama ini, lanjutnya, masyarakat kecil seperti buruh taat membayar pajak melalui PPh 21.

“UU Pengampunan Pajak tidak adil bagi masyarakat Indonesia yang selalu patuh bayar pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan pajak atas bunga bank, UU pengampunan Pajak yang mencampuri pengusaha besar adalah bukti ketidakadilan pemerintah dalam memandang objek palak,” tukas dia.

Penulis: Kurniasih Miftakhul Jannah

Sumber: okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty