Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan aturan turunan dari Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini terkait dengan orang Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang atau Special Purpose Vehicle (SPV) di luar negeri.

“Sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 127,” ungkap Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Dalam aturan tersebut, SPV dibedakan atas dua jenis. Pertama untuk SPV yang dipergunakan untuk aktivitas bisnis di negara lain, maka pihak tersebut diperbolehkan untuk deklarasi.

“Intinya kalau mereka punya SPV dan di sana untuk bisnis, ya dilaporkan saja,” jelasnya.

Kedua adalah SPV yang memang dipergunakan hanya untuk menyimpan dana atau parkir di luar negeri. Menurut Ken, dana harus dibawa pulang ke dalam negeri.

“Tapi kalau untuk investasi ya harus balik ke sini. Di sini nanti dialihkan ke PT dalam negeri,” kata Ken.

Penulis: Maikel Jefriando

Sumber: detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty