Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat mayoritas harta tambahan di luar negeri yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak (amnesti pajak) berasal dari Singapura.  Per 20 Agustus 2016, harta tambahan wajib pajak yang berasal dari Singapura mencapai Rp5,9 triliun dari total deklarasi aset Rp7,24 triliun dari 25 negara.

“Kalau ditanya dari mana aset repatriasi yang terbesar, sudah bisa diprediksi sebagian besar berasal dari Singapura,”tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Senin (22/8).

Apabila dirinci, harta tambahan yang direpatriasi dari Singapura ke Indonesia mencapai Rp1,1 triliun atau 78,6 persen dari total aset repatriasi Rp1,4 triliun. Sementara, Rp4,8 triliun sisanya  merupakan harta deklarasi luar negeri atau 17,24 persen dari total aset deklarasi, Rp5,8 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku telah berbicara langsung dengan Pemerintah Singapura, khususnya Kementerian Keuangan Singapura, guna memastikan tidak ada kebijakan pemerintah maupun perbankan setempat yang menghambat program amnesti pajak Indonesia.

“Dari pemerintah Singapura menyampaikan bahwa mereka mendukung pelaksanaan tax amnesty dan bahkan melakukan pertemuan dengan para investment bankers untuk melaksanakan compliance (kepatuhan) dari pelaksanaan Undang-undang (UU Pengampunan Pajak),” ujarnya.

Setelah Singapura, Inggris merupakan negara asal aset repatriasi terbesar kedua yakni senilai Rp140 miliar atau sekitar 10 persen dari total aset repatriasi. Sedangkan total aset deklarasi yang ada di Inggris hanya sebesar Rp12 miliar.

Berikut sembilan besar negara asal repatriasi program amnesti pajak (per 20 Agustus 2016):

Sumber: CNNINDONESIA

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty