Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan mengenai prosedur administrasi laporan pengalihan dana nasabah ke rekening khusus bank gateway. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2016 ini dibuat pada 5 September 2016.

“Jadi isi peraturannya ini adalah pembukaan dan pengalihan dana ke rekening khusus. Ya misalnya saya punya SPT di luar negeri aktif atau tidak, bagaimana apakah rekeningnya bisa masuk ke Indonesia,” ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/9).

Ken menegaskan pembukaan rekening khusus ini digunakan untuk keperluan investasi dan pengalihan instrumen dalam pengampunan pajak. Kewajiban laporan tersebut berlaku tiga bulan sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak (WP) ke rekening khusus.

“Kemudian bank gateway harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak, bukan Wajib Pajak yang melapor. Laporan ini diberikan melalui Kepala Kantor Pengelolaan Data Eksternal baik secara manual atau online dalam bentuk digital,” kata Ken.

Apabila, gateway tersebut tidak menyampaikan laporan ataupun tidak sesuai ketentuan, maka bank tersebut akan menerima sanksi.

“Sanksi dapat berupa surat peringatan atau pencabutan penunjukan sebagai gateway yang diumunkan kepada publik dan disampaikan kepada otoritas terkait,” pungkasnya.

Sumber : MERDEKA

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty