Pemerintah berencana untuk membentuk tujuh tim khusus di lingkungan Direktorat jenderal Pajak, guna menangani wajib pajak (WP) besar yang akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Mengingat, jumlah WP besar yang ikut program tersebut masih minim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap, dengan banyaknya WP besar yang masuk, maka dana repatriasi yang mengalir ke dalam negeri akan lebih tinggi, sehingga target dari program tersebut bisa tercapai.

“Di kantor pusat mungkin perlu tujuh tim masing-masing 5-6 orang, masing-masing dapat tugas,” ungkap Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/9).

Dia menambahkan, ada sekitar kurang lebih empat puluhan orang dari tujuh tim tersebut, di mana dari masing-masing tim beranggotakan lima hingga enam orang. Meski begitu, mereka akan dipanggil terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya.

“Nanti pelan-pelan secara bertahap dipanggil, diundang, dipersilakan untuk gunakan kesempatan,” imbuhnya.

Darmin sendiri enggan menanggapi terkait penindakan kepada wajib pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty. Menurutnya, upaya untuk menyukseskan program ini menjadi fokus utama pemerintah.

“Jangan ngomong dulu soal penindakan lah. Yang kita bicarakan sukseskan Tax amnesty dulu. Jadi Tax Amnesty itu masuk uang tebusannya, juga masuknya dana dari luar,” jelas dia.

Sumber : MERDEKA

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesti pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, deklarasi harta, deklarasi harta dalam negeri, deklarasi harta luar negeri, Ditjen Pajak, investasi, Jokowi, kementerian keuangan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan amnesti pajak, peraturan pengampunan pajak, repatriasi, repatriasi dana, repatriasi harta, tax amnesty, update pengampunan pajak, UU pengampunan pajak, UU perpajakan, uu tax amnesty