Menanti Tobat Pajak Babak Kedua

Hasil gambar untuk amnesti pajakPeriode kedua program amnesti paajk mulai bergulir. Wajib Pajak (WP) yang belum ikut di periode pertama ikini harus membayar tarif uang tebusan lebih tinggi. Namun pemrintah optimistis, perolehan dari amnesti pajak tidak akan terganggu oleh perbedaan tarif tersebut.

Pada periode pertama yang sudah berlalu, tebusan deklarasi harta dalam negeri dan harta repatriasi dikenai tarif 2%. Nah, pada periode kedua yang berlangsung mulai 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016, tarif naik menjadi 3%. Sedangkan untuk harta di luar negeri yang tidak dipulangkan ke tanah air dikenai tarif tebusan 6% dari sebelumnya 4%.

Meski mengalami kenaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, penyusun Undang-Undang Pengampunan Pajak sudah memikirkan dengan matang dan mendesain tarif uang tebusan yang jenjangnya masuk akal. Dengan begitu, sebetullnya tarif uang tebusan di periode kedua masih sangat menarik. “Semua pihak ingin memanfaatkan tarif uang tebusan 2%. Namun Oktober sudah naik menjadi 3%. Tapi tidak naik 200%,” tandasnya.

Keyakinan Sri juga sejalan dengan sebagian kalangan. Konsultan pajak Agus Susanto Lihin yakin, periode kedua amnesti pajak akan tetap diminati. Para pengusaha yang masih ragu-ragu pada periode pertama akan memilih untuk ikut pada periode kedua karena tarif yang ditawarkan juga masih relatif menjanjikan.

Kalau tidak dimanfaatkan juga, tarif uang tebusan yang harus dibayar akan lebih mahal. Pada periode ketiga tarif meloncat menjadi 5% bagi deklarasi dalam negeri dan repatriasi aset. Sementara terhadap harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, tarif uang tebusan meroket menjadi 10%.

Potensi penerimaan negara yang bisa digali dari program ini sejatiya masih cukup besar. Hingga 29 September 2016, jumlah wajib pajak yang  menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) baru 291.911 pihak. Di sisi lain, rasio WP Indonesia baru 10%. Hanya ada 27 juta  orang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari sisni hanya 10 juta yang sudah menyampaikan SPT.

Untuk menghadapi WP yang bersikeras ogah memanfaatkan program pengampunan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak jauh-jauh hari sudah menyiapkan amunisi. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali pemeriksaan pajak mulai Oktober 2016. Cara ini akan menghadapkan WP pada dua pilihan: ikut pengampunan pajak atau terus menghadapi pemeriksaan aparat pajak.

Pernyataan ini pertama kali dilontarkan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi pada pertengahan September 2016. Saat program pengampunan pajak dimulai, DJP menghentikan semua pemeriksaan pajak yang tengah berjalan dan belum sampai pada putusan.

Kebijakan tersebut diambil untuk memberi kesempatan kepada WP mengikuti program amnesti pajak. Langkah ini, kata Ken saat itu, kurang menggugah WP bermasalah. Penerimaan negara dari uang tebusan masih minim, seiring repatriasi dan deklarasi harta yang mini. Dus, instruksi agar mengaktifkan kembali pemeriksaan mulai 1 Oktober 2016 pun meluncur.

Agus menilai, langkah ini merupakan upaya pemerintah mendongkrak animo masyarakat untuk segera memanfaatkan program amnesti pajak. “Ini strategi pull and push seperti halnya dilakukan oleh negara-negara lain yang pernah menjalankan kebijakan amnesti pajak,” kata Agus.

Usai pernyataan “ancaman” itu disiarkan ke publik, akselerasi perolehan dana amnesti pajak pun melonjak cukup pesat, terutama sepanjang pekan terakhir September. Meski begitu, instruksi untuk menggelar kembali pemeriksaan pajak masih berlaku.

Sesuai undang-undang

Hestu Yoga Saksama menyebut, sejatinya Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak membatasi DJP untuk melakukan pemeriksaan. Kecuali, jika WP yang bersangkutan mengikuti program pengampunan pajak. “Di luar itu, sesuai dengan potensi dan data yang kami miliki kami bisa lakukan pemeriksaan walaupun sekarang masih dalam periode amnesti pajak,” tukas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP itu.

Menurut Hestu, total piutang pajak yang tercatat hongga sebelum program pengampunan pajak digelar mencapai Rp 97 triliun. Perinciannya, Rp 53 triliun pokok pajak dan Rp 40 triliun denda dyang ada di Surat Ketetapan Pajak (SKP). Data ini berdasar WP yang sudah diperiksa dan sudah ada SKP-nya. “Kalau semua yang nunggak tadi ikut amnesti pajak, mereka harus membayar pokonya saja yang Rp 53 triliun,” katanya.

Pemeriksaan tidak cuma tertuju kepada WP pribadi yang bermaslaah yang sudah pernah diperiksa sebelumnya, namun belum mengikuti amnesti pajak. Terhadap WP yang belum diperiksa dan belum ikut program pengampunan pajak pada periode pertama pun begitu.

Agus berharap, kebijakan ini tidak malah menimbulkan keresahan di kalangan WP. Terutama yang sedang mempersiapkan dokumen, berkas dan data-data untuk penyampaian Surat Pernyataan harta (SPH) amnesti pajak. Sebab untuk mempersiapkan dokumen-dokumen ini memang butuh waktu yang tidak sebentar.

Aparat pajak sepertinya membaca kekhawatiran ini. “Ketika WP tadi diperiksa dan dia mengikuti amnesti pajak, pemeriksaan bisa dihentikan,” ujar Hestu.

Akankah di periode kedua pemerintah panen orang tobat pajak?

Sumber: http://www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: