Amnesti Pajak Bidik Profesional

https://i1.wp.com/cdn.inatimes.co.id/images/2016/09/21/menkeu-sri-lip6rHUA.jpg

Kementerian Keuangan juga akan mewajibkan pejabat pemerintah golongan III ke atas ikut amnesti pajak

JAKARTA. Masih minimnya minat masyarakat ikut amnesti pajak di tahap kedua menjadi alasan pemerintah meracik strategi baru. Selain merancang strategi komunikasi, pemerintah berniat mengejar para profesional yang belum mengikuti program pengampunan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sampai kini jumlah wajib pajak (WP) yang ikut amnesti pajak masih di bawah potensinya. Untuk meningkatkan jumlah peserta amnesti pajak di periode kedua, pemerintah pun menyiapkan sejumlah strategi.

Salah satunya adalah menyisir sejumlah profesi yang berpotensi ikut amnesti pajak. profesi-profesi potensial itu antara lain dokter, pengacara, akuntan, penilai aset, notaris, konsultan pajak dan arsitek. Pejabat negara serta direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi incaran. “Saya minta Dirjen Pajak melakukan invetarisasi,” ujar dia, Jumat (14/10).

Merujuk ke hasil inventarisasi, Sri menilai, banyak profesional, pejabat BUMN dan pemerintah yang belum ikut amnesti pajak. Ia mencontohkan profesi konsultan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat ada 3.333 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berprofesi sebagai konsultan. Data itu sama dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sumber lain. Namun sampai kini baru 1.408 orang yang ikut amnesti pajak. itu artinya, sebagian besar konsultan pajak belum ikut amnesti pajak.

Hal sama berlaku untuk notaris. Jumlah notaris yang ikut amnesti pajak baru 28,16% dari jumlah notaris yang tercatat memiliki NPWP. Sedang profesi dokter yang sudah mengikuti amnesti pajak baru 9,32%, pengacara 5,34%, arsitek 5,24%, akuntan 13,96%, appraisal 21,43%, gubernur dan wakil gubernur 20,59%, serta komisaris dan direksi BUMN 17,85%. “Saya ingin memastikan, apakah yang belum ikut amnesti pajak memang sudah patuh membayar pajak?” ujar Sri.

Kejar aparat pemerintah

Sri yakin masih banyak potensi penghasilan atau aset yang bisa dilaporkan para profesional dan para pejabat BUMN. Apalagi, tarif tebusan tahap kedua masih cukup rendah. Untuk deklarasi dalam negeri tarif tebusannya hanya 3% dari harta bersih, lebih tinggi 1% daripada tarif di periode pertama.

Untuk menjaring para profesional dan pejabat BUMN, Ditjen Pajak akan menggeber sosialisasi selama bulan Oktober. Khusus untuk pejabat pemerintahan, Sri bilang, khusus pejabat golongan III ke atas akan diwajibkan ikut amnesti pajak. Hal ini untuk mendorong kepercayaan masyarakat agar mau mendeklarasikan hartanya.

Selain mengejar profesi dan pejabat, Kemkeu juga akan mengambil tiga strategi lain. Pertama fokus pada WP prominent, atau WP berpengaruh dan berkuasa. Tidak hanya di tingkat nasional, namun juga daerah. “Kami punya identifikasi yang memiliki kekayaan,” ujar Sri. Apalagi, melihat realisasi periode pertama, jumlah WP besar yang ikut amnesti pajak baru 2.272 WP dari 26.098 WP yang wajib melapork Surat Pemberitahuan (SPT).

Kedua, menyisir WP bukan prominent dengan menggunakan analisis otoritas pajak terhadap data kendaraan bermotor, kapal, properti, saham, obligasi, dan lainnya yang disandingkan dengan data SPT WP. Ketiga, menyasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan memanfaatkan data para penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sumber : Harian Kontan 15 Oktober 2016

Penulis : Asep Munazat Zatnika

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: