JAKARTA – Sebagai seorang aktris yang sering kali menerima barang endorse, Sharena Gunawan mengaku selalu melaporkan hal tersebut sebagai pajak.

Menurutnya, penghasilan dari endorse merupakan salah satu penghasilan yang ia dapatkan selain berkarir didunia keartisan. Ia bahkan merasa memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan dari bisnis endorsenya tersebut.

“Kalau itu, dari sebelum peraturan itu, aku kalau endorse selalu aku laporin sebagai pajak. Aku lebih senang sekarang lebih jelas. Karena dulu enggak ada peraturan, sekarang sudah clear,” ujar Sharena yang ditemui di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Minggu (16/10/2016).

“(Pajak) Setuju sekali, menurut aku lebih jelas, yang namanya penghasilan harus dikenakan pajak, harusnya sudah dari dulu dilaporkan. Mungkin ada yang melapor ada yang enggak. Aku sih lapor. Sekarang ada konsultan pajak,” sambungnya.

Bagi istri Ryan Delon ini, tidak ada perubahan yang berarti ketika pemerintah menetapkan peraturan mengenai keharusan artis dan pebisnis yang berbisnis di media sosial untuk membayar pajak. Pasalnya ia sudah sejak dahulu melaporkan penghasilan yang ia dapatkan dari endrose kepada Direktorat Jendral Pajak.

Akan tetapi, wanita 33 tahun ini mengaku bahwa pemerintah harus transparan dalam menggunakan dana tersebut. Hak tersebut agaknya harus dilakukan agar masyarakat semakin mengetahui tentang aliran dana pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya.

“Enggak ada perubahan, karena dari dulu memang sudah aku laporin. Pajak sudah peraturan berlaku. Saya sudah jadi wajib pajak,” paparnya.

“Cuma yang perlu digarisbawahi, setelah warga negara bayar uang hasil pajaknya itu harus jelas dikemanakan. Itu saja sih,” tandasnya.

Penulis: Vania Ika Aldida

Sumber: okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty