Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga 2 Maret 2017 dana repatriasi tax amnesty mencapai Rp 144,71 triliun. Sedangkan untuk deklarasi luar negeri mencapai Rp 1.016,99 triliun, dan deklarasi dalam negeri mencapai Rp 3.264,05 triliun.

Mengutip data Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (2/3/2017), bagi peserta yang melakukan repatriasi maka ada kewajiban lanjutan. Batas waktu pengalihan harta ke dalam negeri (repatriasi) harus dilakukan sebelum 31 Desember 2016 bagi pengguna tarif tebusan 2% dan 3%.

Sedangkan bagi wajib pajak peserta tax amnesty dengan tarif tebusan 5%, repatriasi dilakukan paling lambat sebelum 31 Maret 2017.

“Jadi yang ikut tax amnesty periode 1 dan 2 mereka harus melaporkan paling lambat 31 Maret 2017, realisasinya 31 Maret, itu ada di PMK, paling lambat batasan SPT, dan itu dilakukan setiap tahun sampai dengan 3 tahun,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, di Kementerian Keuangan, Kamis (2/3/2017).

Dana repatriasi wajib diinvestasikan di dalam negeri minimal 3 tahun. Untuk deklarasi dalam negeri, tidak diperbolehkan mengalihkan dan menginvestasikan harta keluar negeri, dalam jangka waktu minimal tiga tahun sejat diterbitkannya surat keterangan.

“Intinya menjaga iklim harta stay di sini, baik repatriasi luar negeri maupun yang sudah ada,” kata Hestu.

Jika langkah lanjutan ini tidak dijalankan, maka Ditjen Pajak akan mengirimkan surat peringatan kepada WP paling cepat 1 bulan setelah batas akhir periode penyampaian SPH.

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty