Ekonom Senior Faisal Basri menolak keras rencana kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II. Bila tujuannya adalah menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka langkah yang tepat kurangi belanja tidak prioritas seperti pembangunan ibu kota negara baru.
“Kurangi syahwat belanja dulu. Ibu kota tunda sampai 2030, ini kan nggak penting. Nyawa manusia lebih penting kan,” ungkap Faisal dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Kamis (27/5/2021)
APBN perlu disehatkan kembali setelah pelebaran defisit sejak 2020 ketika mulainya pandemi covid-19. Defisit harus kembali ke 3% terhadap PDB pada 2023. Sementara diketahui penerimaan negara, khususnya dari pajak masih lesu.
Ekonom Senior Faisal Basri menolak keras rencana kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II. Bila tujuannya adalah menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka langkah yang tepat kurangi belanja tidak prioritas seperti pembangunan ibu kota negara baru.
“Kurangi syahwat belanja dulu. Ibu kota tunda sampai 2030, ini kan nggak penting. Nyawa manusia lebih penting kan,” ungkap Faisal dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Kamis (27/5/2021)
APBN perlu disehatkan kembali setelah pelebaran defisit sejak 2020 ketika mulainya pandemi covid-19. Defisit harus kembali ke 3% terhadap PDB pada 2023. Sementara diketahui penerimaan negara, khususnya dari pajak masih lesu.
Sumber: cnbcindonesia
http://www.pengampunanpajak.com
Kategori:Artikel
Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa 
PENGAMPUNAN PAJAK 
Tinggalkan Balasan