Program pengampunan pajak dinilai justru akan makin menjauhkan minat wajib pajak untuk menyetor pungutan negara. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan para pengemplang pajak semata.

Demikian disampaikan Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Senin (25/11).

“Itu diberikan kemudahan atau pembayaran yang murah kepada para pengemplang pajak, sementara masyarakat yang taat pajak kemudian harus membayar dengan nominal yang normal. Kondisi ini akan membuat orang menjadi malas untuk membayar pajak,” ujarnya.

Program pengampunan pajak itu juga disebut mencederai aspek keadilan pajak. Apalagi tax amnesty telah dijalankan sebanyak dua kali dan terbukti tak berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait program pengampunan pajak itu juga dinilai belum memberikan informasi utuh.

“Masyarakat punya hak untuk tahu dan pemerintah sebagai badan publik punya kewajiban untuk membuka informasi secara luas kepada publik terhadap apa yang dikumpulkan dari masyarakat,” terang Rospita.

Wacana tax amnesty muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukkan revisi UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. (E-2)

Sumber: Media Indonesia

https://pengampunanpajak.com/

Kategori:2025

Tag:amnesti, amnesti pajak, amnesti pajak jilid 3, amnesty pajak, amnesty tax, aset amnesti pajak, aset pengampunan pajak, aset tax amnesty, audit pajak, cuci dosa pajak, deklarasi pajak, denda pajak, deposito luar negeri, DJP, dosa pajak, formulir amnesti pajak, formulir pengampunan pajak, formulir tax amnesty, harta amensti pajak, harta luar negeri, harta pengampunan pajak, harta pribadi, harta tax amnesty, kantor pajak, kemplang pajak, kpp, lapor pengampunan pajak, lapor tax amnesty, ngemplang pajak, nyolong pajak, pajak, pajak amnesti, pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak PPN, pajak prabowo, pajak pribadi, pemeriksa pajak, pemeriksaan pajak, pengampunan pajak, pengampunan pajak jilid 3, pengampunan pajak jilid iii, pengembalian pajak, penyidikan pajak, PPN, rekening bank luar negeri, restitusi pajak, restitusi ppn, sanksi pajak, sp2dk, SPT pajak, spt pribadi, SPT Tahunan, tagihan pajak, tax amnesty, tax amnesty jilid 3, tax amnesty jilid iii