Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Hal ini sebagai tindak lanjut atas Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang memasukkan RUU Tax Amnesty dalam daftar RUU… Read More ›
Program Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty Jilid III yang direncanakan kembali diselenggarakan menjadi sorotan banyak pihak, termasuk kalangan Konsultan Pajak. Usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak… Read More ›
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid III menjadi jalan pintas pemerintah dalam mencari penerimaan negara. Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto mengatakan bahwa program tax amnesty yang akan dijalankan kembali tidak akan… Read More ›
Jakarta: Pemerhati Ekonomi Nailul Huda menyoroti disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 oleh DPR RI. Menurutnya, RUU ini dibutuhkan agar Pemerintah mendapatkan pemasukan negara dengan segera. “Ini mengkonfirmasi bahwa Pemerintah ini butuh uang dengan… Read More ›
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menyatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan selalu menimbulkan polemik dan diskursus yang bertentangan di masyarakat. Lantaran itu pemerintah diminta mempersiapkan dengan baik perihal data dan mekanisme penerapan jika program pengampungan pajak (Tax… Read More ›
Revisi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty telah resmi masuk ke dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia setelah rapat pembahasan mengenai daftar prolegnas… Read More ›
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Hal ini sebagai tindak lanjut atas Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang memasukkan RUU Tax Amnesty dalam daftar RUU… Read More ›
Penolakan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada Januari 2025 dan program pengampunan pajak atau tax amnesty makin meluas. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membatalkan dua kebijakan tersebut. “Untuk ketiga kalinya pemerintah Indonesia… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait usulan DPR RI mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III pada 2025. Pihaknya menyatakan akan mendalami rencana tersebut. “Terkait Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, kami akan mendalami rencana tersebut,” kata… Read More ›
Rencana progran pengampunan pajak atau tax amnesty bakal menjadi salah satu program prioritas yang dibahas DPR RI dan pemerintah pada 2025. Hal ini setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memasukkan revisi undang-undang (RUU) tax amnesty dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 