Program amnesti pajak masuk dalam daftar prioritas legislasi nasional (prolegnas) pemerintah untuk tahun 2025.

Meski demikian, banyak masyarakat yang mungkin belum memahami sepenuhnya apa itu amnesti pajak dan manfaatnya.

Berikut penjelasan lengkapnya.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, termasuk penghapusan sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan.

Program ini dilaksanakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran sejumlah uang tebusan ke kas negara.

Harta di sini mencakup kekayaan dalam berbagai bentuk, baik yang berwujud maupun tidak, yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Uang tebusan adalah pembayaran wajib pajak kepada negara sebagai syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Dengan kata lain, amnesti pajak merupakan program pemerintah untuk memaafkan atau menghapus sebagian atau seluruh sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh.

Menurut Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2016, tujuan program ini antara lain:

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  Dengan mendorong pengalihan harta yang berdampak pada peningkatan likuiditas dalam negeri, memperbaiki nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan investasi.
• Reformasi perpajakan
  Menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memperluas basis data perpajakan yang lebih akurat dan komprehensif.
• Meningkatkan penerimaan pajak
  Dana yang terkumpul dari program ini akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Keuntungan Bagi Wajib Pajak yang Ikut Amnesti Pajak

Pasal 11 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2016 mengatur sejumlah fasilitas yang diperoleh wajib pajak yang berpartisipasi dalam program ini, meliputi:

• Penghapusan pajak terutang
  Pajak yang belum diterbitkan ketetapannya akan dihapus, tanpa dikenai sanksi administrasi maupun pidana.
• Penghapusan denda dan bunga
  Denda administrasi perpajakan, termasuk bunga, untuk kewajiban hingga akhir tahun pajak terakhir akan dihapuskan.
• Tidak ada pemeriksaan pajak
  Wajib pajak yang mengikuti program ini tidak akan dikenai pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti awal, atau penyidikan.
• Penghentian proses hukum
  Jika wajib pajak sedang dalam proses pemeriksaan atau penyidikan, proses tersebut akan dihentikan jika mereka berpartisipasi dalam program amnesti pajak.

Program ini diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk lebih transparan sekaligus memperbaiki kepatuhan pajak di masa mendatang.

Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk melaksanakan program ini secara adil, dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat kecil.

Sumber: TribunToraja

https://pengampunanpajak.com/

Kategori:2025

Tag:amnesti, amnesti pajak, amnesti pajak jilid 3, amnesty pajak, amnesty tax, aset amnesti pajak, aset pengampunan pajak, aset tax amnesty, audit pajak, cuci dosa pajak, deklarasi pajak, denda pajak, deposito luar negeri, DJP, dosa pajak, formulir amnesti pajak, formulir pengampunan pajak, formulir tax amnesty, harta amensti pajak, harta luar negeri, harta pengampunan pajak, harta pribadi, harta tax amnesty, kantor pajak, kemplang pajak, kpp, lapor pengampunan pajak, lapor tax amnesty, ngemplang pajak, nyolong pajak, pajak, pajak amnesti, pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak PPN, pajak prabowo, pajak pribadi, pemeriksa pajak, pemeriksaan pajak, pengampunan pajak, pengampunan pajak jilid 3, pengampunan pajak jilid iii, pengembalian pajak, penyidikan pajak, PPN, rekening bank luar negeri, restitusi pajak, restitusi ppn, sanksi pajak, sp2dk, SPT pajak, spt pribadi, SPT Tahunan, tagihan pajak, tax amnesty, tax amnesty jilid 3, tax amnesty jilid iii