Pemerintah memiliki dua rencana untuk mendongkrak penerimaan negara pada 2025. Rencana ini berupa kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% dan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuka kembali program tax amnesty jilid III pada 2025. Pemerintah… Read More ›
Kebijakan Tarif pajak pertambangan nilai (PPN) 12% dan program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 2025 adalah kombinasi mematikan bagi reformasi perpajakan di RI. Kedua kebijakan itu juga disebut-sebut hanya akan memberikan dampak buruk dalam jangka panjang. Seperti yang diketahui, pemerintah… Read More ›
Analis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra mencurigai adanya kekuatan ‘gelap’ yang mendorong masuknya RUU Pengampunan Pajak dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, secara dadakan. Alasannya, program pengampunan pajak alias tax amnesty sudah dua kali dijalankan pemerintah. Hasilnya,… Read More ›
Pemerintah akan meluncurkan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III pada 2025, seiring dengan dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Program ini memunculkan berbagai respons dari masyarakat, mulai dukungan… Read More ›
Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid III pun terkuak. Alhasil, muncul berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat: siapa yang pertama… Read More ›
Isu kembali bergulirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty yang kini memasuki jilid III mencuat di Indonesia, seusai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara perihal langkah DPR RI mengusulkan pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak jilid III pada 2025. DJP menyebut akan mendalami rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tax Amnesty tersebut. “Terkait Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty, kami… Read More ›
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk mempersiapkan dengan baik perihal data dan mekanisme penerapan jika nantinya program pengampungan pajak (Tax Amnesty) berjalan di 2025. Itu berguna untuk memberikan kepastian dan mencegah kegelisahan para wajib pajak, termasuk dunia usaha yang selama ini… Read More ›
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan masih akan mengkaji perihal program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berpeluang bergulir di tahun depan. Peluang itu terbuka lantaran Badan Legislasi DPR meloloskan agenda revisi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke… Read More ›
Kalangan pengusaha mengakui program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak terlalu ideal, namun dibutuhkan untuk menambah penerimaan negara. Sebagai informasi, kabar tax amnesty jilid III muncul usai DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 