Merdeka.com – Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta kepada semua pihak tidak mengambil kesimpulan terhadap draf RUU Pengampunan Nasional yang beredar. Pasalnya, draf yang beredar itu masih berbentuk ‘kasar’, sehingga terkait nama RUU Pengampunan Nasional sejatinya memang hanya… Read More ›
Merdeka.com – Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun membantah bahwa RUU Pengampunan Nasional buat mengampuni para koruptor dengan mengembalikan uang hasil korupsinya. Dia menyatakan, RUU tersebut hanya berisi tentang tax amnesty atau penghapusan denda pajak. “Tidak benar isi pengampunan pajak… Read More ›
Merdeka.com – Partai Golkar salah satu yang setuju dengan Rancangan Undang-Undangan Pengampunan Nasional. Golkar menilai, RUU tersebut dapat memberikan pemasukan pajak untuk negara. RUU Pengampunan Nasional juga memperbaiki ekonomi negara yang sedang melemah. “Kalau Golkar menyetujuinya, ini adalah upaya bagaimana… Read More ›
Empat Fraksi di DPR yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menilai RUU tersebut dinilai penting dan mendesak lantaran pengampunan… Read More ›
Merdeka.com – Empat Fraksi yakni PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan draf RUU Pengampunan Nasional dalam prolegnas tahun ini. Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan… Read More ›
Merdeka.com – Bukannya menyelesaikan sejumlah sisa rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi tunggakan dari masa sidang sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai kontroversi. Kali ini mereka mengusulkan RUU Pengampunan Nasional. Namun konteks RUU ini lebih kepada pengampunan pajak atau tax… Read More ›
Merdeka.com – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menilai gagasan Pemerintah untuk menerbitkan UU Pengampunan Pajak atau ‘tax amnesty’ dapat menjadi bagian rekonsiliasi nasional sekaligus upaya mengatasi kekurangan penerimaan pajak tahun 2015. “Kebijakan ‘tak amnesty’ harus menjadi bagian dari… Read More ›
JAKARTA – Otoritas berencana memberikan fleksibilitas bagi Menteri Keuangan untuk menentukan besaran pengurangan penghasilan neto untuk penghitungan pajak dalam fasilitas tax allowance – melampaui 30%. Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Ditjen Pajak (DJP) Raden Setyadi Aris Handono mengatakan… Read More ›
JAKARTA—Kalau realisasi penerimaan pajak negara tidak mencapai target maka pemerintah akan terpaksa memilih alternatif lain melalui utang mengingat usulan pengampunan pajak masih menjadi perdebatan. Demikian dikemukakan oleh Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR, M. Misbakhun menanggapi masih rendahnya realisasi penerimaan pajak… Read More ›
BANDUNG—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp14 triliun terhitung per 29 September 2014 dalam masa penerapan tahun pembinaan wajib pajak pada 2015. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Adjat Djatnika mengatakan pihaknya… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 