DPR

Sri Mulyani: Pelaporan Pajak RI Masih Rendah

YOGYAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kepatuhan penyampaian pajak di Indonesia hingga kini masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil. “Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Bukan saja penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio… Read More ›

Industri Rokok tak Patuhi Ketetapan Pajak

SLEMAN — Penyimpangan terhadap ketetapan pajak rupanya banyak dilakukan oleh industri rokok. Hal ini disampaikan oleh Ahli Ekonomi UGM, Bambang Riyanto. Bahkan melalui penelitiannya, ia menemukan ketidakpatuhan industri rokok terhadap penetapan cukai rokok yang telah ditetapkan pemerintah. “Ketidakpatuhan ini diperkirakan… Read More ›

Sri Mulyani Puji Peran Pegawai Pajak dalam Pembangunan

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa seluruh pegawai pajak berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. “Apapun posisinya, pegawai pajak ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia,” kata dia pada acara seminar “What Motivates Tax Compliance?” di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)… Read More ›

Kepatuhan penyampaian pajak Indonesia rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. “Bukan saja penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan negara lain,” katanya, di Yogyakarta, Kamis…. Read More ›

Menarik Dana WNI di Luar Negeri

JAKARTA – Salah satu terobosan bidang ekonomi paling akhir dari pemerintahan Jokowi-JK adalah program amnesti atau pengampunan pajak. Tak hanya bersifat fiskal, kebijakan ini juga diyakini berdampak luas pada perekonomian nasional. Selain menambah potensi penerimaan, kebijakan pengampunan pajak pun didesain… Read More ›

Amnesti Jadi Pintu Masuk Reformasi Perpajakan

JAKARTA – Program amnesti pajak atau tax amnesty akan menjadi pintu masuk pemerintah melakukan reformasi perpajakan. Untuk itu pemerintah akan berupaya untuk segera menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepala Bidan Kebijakan… Read More ›