Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai efektivitas dari program pengampunan pajak atau tax amnesty cukup rendah. Itu terlihat dari capaian perolehan negara yang berhasil dikumpulkan pada periode pertama dan kedua program tersebut bergulir. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko… Read More ›
Keinginan pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara dari sisi pajak menjadi salah satu alasan kembali digelarnya program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Ini sebagaimana telah masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan… Read More ›
Wacana pengampunan pajak Jilid III dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah berencana memberi kesempatan wajib pajak mengungkapkan aset tanpa sanksi, bagi yang belum lapor atau bayar. Langkah ini memunculkan kekhawatiran terkait ketidakefektifan… Read More ›
Saya termasuk orang yang ikut heboh ketika pemerintah mengumumkan program pengampunan pajak alias tax amnesty di 2016 silam. Waktu itu, saya berusaha sebanyak mungkin mengumpulkan informasi terkait program pengampunan pajak tersebut. Saya bahkan sempat mengikuti dua program sosialisasi soal tax… Read More ›
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan urgensi mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Dia mengatakan tax amnesty memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak… Read More ›
Pemerintah tengah bersiap membuka kembali program tax amnesty atau pengampunan pajak jilid III. Hal ini ditandai dengan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun… Read More ›
Pemerintah kembali membuka peluang bagi wajib pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III di tengah gelombang protes masyarakat yang menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 1 Januari 2025. Hal tersebut diketahui usai Pemerintah dan… Read More ›
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengakui adanya usulan untuk memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 bersifat dadakan. “Tiba-tiba Baleg itu memasukkan dalam Prolegnas long list,”… Read More ›
Kalangan pengamat pajak memberikan kritik keras terhadap rencana Dewan Perwakilan (DPR) bersama pemerintah yang akan kembali memberikan program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty Jilid III. Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar menilai bahwa rencana pemberian… Read More ›
Pemerintah dan DPR akan melaksanakan Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty lagi. Rencana itu terungkap dari hasil Rapat Panja Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR pada Senin (18/11) kemarin. Dalam Hasil Raker Prolegnas Prioritas RUU 2025 dan Prolegnas 2025,… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 