Rencana penerapan Tax Amnesty atau pengampunan pajak jilid III pada 2025 menuai polemik di tengah masyarakat. Bahkan, ada yang menyangkut-pautkan kebijakan baru ini dengan politik balas budi.Ekonomi Senior INDEF Didik Rachbini menduga, di balik rencana pemberlakuan kembali kebijakan pengampunan pajak… Read More ›
Wacana pemerintah menjalankan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III dapat menjadi pisau bermata dua bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini akan memperluas basis data wajib pajak serta mendorong repatriasi aset yang selama ini disembunyikan atau… Read More ›
JAKARTA — Wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid III mencuat. Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah tidak akan lagi memberlakukan program serupa. Pernyataan itu sempat disampaikan Sri Mulyani usai berakhirnya masa Tax Amnesty… Read More ›
Program Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty Jilid III yang direncanakan kembali diselenggarakan menjadi sorotan banyak pihak, termasuk kalangan Konsultan Pajak. Usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak… Read More ›
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menargetkan program pengampunan pajak atau tax amnesty bisa terlaksana pada 2025. Menurut dia, hal itu mungkin terjadi setelah revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. “Kalau menurut… Read More ›
Pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III akan digelar. DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. Ketua Komisi XI… Read More ›
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2025. Hal tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna yang… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk mengungkapkan hartanya. Jika tidak mau maka siap-siap karena ada konsekuensi apabila ditemukan harta belum diungkap. “Undang-undang sudah jelas menuliskan bagi yang ikut seperti… Read More ›
Pemerintah akan melakukan transaksi private placement surat utang negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS) pajak. Terdapat dua seri surat utang yang akan diterbitkan, FR0094 dan USDFR003. Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam Layanan DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan,… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 