Indonesia bisa melacak uang para koruptor maupun pengemplang pajak yang ada di Swiss. Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (14/7) menyepakati RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters… Read More ›
penerimaan negara
Sekali Lagi, Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data AEoI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan informasi keuangan yang diperoleh dari proses pertukaran data secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) akan dijaga kerahasiannya. Direktur Perpajakan Internasional DJP Johan Hutagaol mengungkapkan pengelolaan dan pemanfaatan data AEoI telah berdasarkan common reporting standard… Read More ›
Pajak meneliti 1,6 juta wajib pajak hasil AEoI senilai Rp 3.684,7 triliun.
Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah punya setumpuk data wajib pajak hasil pertukaran data dengan otoritas pajak di negara lain. Data tersebut diperoleh melalui kerjasama Automatic Exchange of Information (AEoI). Jumlah data wajib pajak yang terkumpul dari hasil AEoI… Read More ›
Perjanjian Bantuan Hukum RI-Swiss Disepakati Jadi RUU, Apa Isinya?
UU Perjanjian Bantuan Hukum atau MLA RI-Swiss nantinya dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud. Panitia Khusus DPR menyepakati perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) in criminal matters antara… Read More ›
Ada amnesti pajak di balik crossing saham
JAKARTA. Belakangan ini transaksi tutup sendiri alias crossing saham dengan nilai fantastis turut mewarnai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi teranyar berlangsung pada Kamis (29/3) lalu. Kala itu, ada transaksi crossing saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) senilai… Read More ›
Revisi Laporan Harta Amnesti Tak Ideal
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor 03 Tahun 2017 yang mengatur soal Laporan Penempatan Harta Peserta Amnesti Pajak. Dengan revisi tersebut, penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau penempatan harta tambahan… Read More ›
UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi Peraturan Dirjen Pajak bernomor PER 03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Dalam revisi itu, otoritas pajak berencana menghilangkan kewajiban pelaporan pengalihan atau realisasi penempatan investasi harta… Read More ›
UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Lapor Penempatan Harta
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengingatkan semua wajib pajak yang mengikuti program pengampunan atau amnesti pajak, memiliki kewajiban menyampaikan laporan penempatan harta paling lambat 31 Maret 2018. Ditjen Pajak menegaskan bahwa kabar yang mengatakan pelaku usaha kecil… Read More ›
Ditjen Pajak Batalkan Obral Bukper
JAKARTA . Tak ada angin tak ada hujan, Ditjen Pajak tiba-tiba membatalkan sebagian besar bukti permulaan (bukper) yang sebelumnya dikeluarkan secara masif beberapa bulan terakhir. Menurut informasi yang dihimpun Bisnis, pembatalan itu dilakukan karena kabar soal obral bukper tersebut sempat… Read More ›
PER-14/PJ/2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 50A… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK 