Kesempatan Dapat Pengampunan Pajak

imagesJAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) punya senjata baru untuk mengejar target penerimaan pajak. Senjata itu adalah pengampunan sanksi administrasi perpajakan atau sunset policy jilid kedua. Reinventing policy yang berlaku sejak Mei 2015 ini ditargetkan meningkatkan setoran pajak hinga 30%. Program ini juga diharapkan bisa memperbaiki data pajak.

Pengampunan sanksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 yang terbit Kamis (7/5). Beleid ini memberi kewenangan ke Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi perpajakan.

Ada empat kategori kesalahan yang mendapat pengampunan. Pertama, keterlambatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya, dan/atau SPT Masa untuk Desember 2014, dan sebelumnya.

Kedua, keterlambatan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2014 dan sebelumnya. Ketiga, keterlambatan pembayaran pajak terutang di SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya.

Keempat, pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak lebih besar. Asal tahu saja, SPT Tahunan merupakan SPT yang berlaku pada satu tahun pajak, sedang SPT Masa untuk periode pajak tertentu.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemkeu Irawan mengatakan, reinventing ini berlaku untuk keterlambatan penyampaian dan pembetulan SPT Tahunan PPh badan, orang pribadi, serta SPT Masa PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN bagi pemungutnya. “Semua wajib pajak yang datanya berbeda dengan milik kami, harus membetulkan,” kaa Irawan, Selasa (5/5).

Jika wajib pajak telah menyampaikan atau membetulkan SPT-nya, Dirjen Pajak kemudian mengeluarkan Surat Tagihan Pajak yang berisi sanksi administrasi atas kesalahan itu. Wajib pajak harus membayarkan pokok pajak terlebih dahulu, untuk bisa menikmati penghapusan sanksi administrasi.

Permohonan penghapusan diajukan dengan melampirkan surat pernyataan yang berisi bahwa kesalahan ini karena wajib pajak khilaf. Jika disetujui, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pengampunan atau pengurangan sanksi. Jika tidak, wajib pajak masih bisa mengajukan kembali.

Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, reinventing policy akan membantu pencapaian target pajak senilai Rp 1.294 triliun. Ini berkaca dari sunset policy tahun 2008, yang mengerek pendapatan pajak hingga 30%.”Itu baru menggunakan mekanisme voluntary, sekarang mandatory, seharusnya bisa lebih,” kata Sigit.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, pembetulan dan penyampaian SPT PPh dan PPN akan menekan cashflow perusahaan. “Seharusnya ada kelonggaran seperti membayar kekurangan pajak dengan cara mencicil,” kata Hariyadi.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: