KPK Membidik Pajak, Migas, dan Infrastruktur

TAX2Restitusi pajak dan tax amnesty, hingga carut marut proyek listrik 10.000 MW disorot KPK.

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menyingkap pengelolaan perpajakan, minyak dan gas, dan pembangunan infrastruktur selama ini. KPK menetapkan tiga fokus itu karena menjadi sumber utama anggaran, sehingga kesalahan pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar pula.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan akan memburu pemain-pemain besar yang berpraktik kotor di tiga sektor tersebut. “Dana infrastruktur sekarang sangat besar, kami ingin mengawal pembangunan infrastruktur,” katanya, Minggu (17/1).

Sebagai tahap awal, KPK berjanji mengusut tuntas dugaan korupsi dan suap proyek jalan di Maluku. Untuk sementara, KPK sudah mencokok anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PDI Perjuangan yang membidani infrastruktur, Damayanti. “Tapi kami sedang memburu yang lebih besar,” kata Agus.

Carut marut proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 Megawatt (MW), juga akan dikejar KPK. Maklum, sejumlah pembangkit listrik yang masuk proyek ini mangkrak dan gagal beroperasi. Bahkan sejumlah pembangkit yang sudah beroperasi, ada yang mulai rusak dan tak berfungsi. Ada dugaan, mangkraknya sejumlah proyek pembangkit listrik ini akibat mark up dan salah urus proyek.

Pajak dan Cost Recovery

Di bidang migas, Agus menyatakan, KPK tengah menyoroti sejumlah kebijakan di bidang migas yang dinilai janggal. Contohnya adalah kenaikan dana cost recovery setiap tahun namun produksi migas justru kian turun. “Dulu cost recovery rendah, tapi produksi tinggi. Sekarang kebalikannya. Ini aneh,” katanya.

KPK juga tengah mengamati kebijakan pemberian jatah saham 10% bagi daerah dalam pengelolaan blok migas. Sebab dalam mengambil jatah itu, pemerintah daerah melibatkan pengusaha swasta yang justru menikmati manfaat lebih besar. “Proses penunjukan mitra daerah ada yang tak transparan,” kata Agus.

Di bidang perpajakan, KPK akan mencermati pengajuan restitusi pajak. Sebab kasus ini dinilai banyak merugikan negara. Bahkan terdapat pengajuan restitusi dengan transaksi fiktif. KPK berjanji akan berkoodinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) soal kasus restitusi.

Masih di bidang pajak, KPK mencermati kebijakan tax amnesty yang akan berlaku tahun ini. Agus mengingatkan, pengampunan pajak tidak boleh merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah dan semua pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus berhati-hati sebelum menyetujui beleid pengampunan pajak. “Kami masih kaji, beberapa waktu lalu tim KPK sudah berdiskusi dengan pihak lain soal tax amnesty,” katanya.

Deputi Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Ekonomi Edy Putra Irawady sebelumnya mengatakan, pihaknya telah memperoleh laporan dari KPK adanya potensi kerugian besar akibat aksi pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang kurang baik. “Ada potensi ekspor 28 komoditas yang devisanya tidak tercatat. Nilainya sekitar US$ 18 miliar,” ujarnya, Jumat (15/1).

Atas laporan KPK itu pada kamis besok (21/1), pihaknya akan menghelat rapat soal penataan ulang izin pengelolaan SDA yang menjadi temuan KPK. KPK juga mencatat sekitar 24% perusahaan tambang di Indonesia tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengamat Energi John Karamoy menyatakan, industri migas adalah bidang usaha yang sangat diawasi negara. Dia berpendapat, terjadinya jual beli hak partisipasi wilayah kerja minyak ke pihak swasta terjadi karena industry migas saat ini syarat dengan padat modal alias high cost.

 

Sumber: Kontan

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: