Untungkan Penjahat, RUU Pengampunan Pajak Harus Ditolak

43RMOL. Rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan soal pengampunan pajak atau tax amnesty mendapat penolakan dari berbagai kalangan.

Direktur Eksekutif LBH Pajak dan Cukai Nelson Butarbutar mengatakan, rencana pemerintah dan DPR menerapkan tax amnesty itu tidak tepat. Terlebih, banyaknya warga Indonesia yang  memiliki harta di luar negeri kemudian dibawa pulang ke Indonesia, padahal harta itu diduga hasil pencucian uang. Lalu dengan mudah diampuni atau dimaafkan oleh pemerintah. Belum lagi pemilik uang haram hasil kejahatan yang sudah ada di dalam negeri saat ini.

“Ironis, tidak sewajarnya uang haram disimpan di luar negeri kemudian dibawa pulang ke Indonesia. Lalu dengan mudahnya pemerintah memaafkan dengan jalur undang-undang,” ujar Nelson kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam (25/2).

Menurutnya, rencana kebijakan pengampunan pajak harus ditolak meski pemerintah punya alasan untuk menutup penerimaan pajak sekitar Rp 200 triliun yang tidak tercapai tahun ini.

“Dengan alasan agar tidak terjadi gagal pencapaian pajak seperti tahun 2015 lalu,” ucap Nelson.

Dia menilai, bisa saja pelaku kejahatan melakukan cuci uang menjadi halal atas nama Undang-Undang Pengampunan Pajak yang sedang digodok di DPR. Dengan alasan untuk mengejar pencapaian pajak seperti perintah APBN 2016.

“Memang besar jasa pembersihnya sekitar tiga persen dari dua ribuan triliun uang haram WNI yang sekarang masih berada di bank luar negeri. Pemerintah memprediksi itu akan masuk dalam kas negara,” jelas Nelson.

Padahal, lanjutnya, Indonesia sebagai anggota Kelompok G20 dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah setuju jika pada 2018 nanti harus saling bertukar informasi perbankan dengan seluruh negara demi kepentingan pajak. Di tahun itu, informasi perbankan sedunia secara otomatis berakhir kerahasiaannya.

“Jadi, untuk apa lagi pemilik uang haram harus dimaafkan sekarang. Padahal 2018 semua akan dirampas untuk negara. Jangan-jangan ada motif lain untuk menyelundupkan uang haram kejahatan saat ini yang hendak dicuci pakai undang-undang tersebut,” sambungnya.

Lebih jauh, Nelson menduga kebijakan pengampunan pajak terkait dengan penundaan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dibahas Presiden Jokowi dan DPR. Penundaan itu menjadi barter politik pemerintah dengan DPR.

“Kami yakin, jika tax amnesty dan revisi UU KPK ini saling berkaitan. Artinya, ada upaya yang sedari awal dikondisikan untuk mempersiapkan celah bernegosiasi secara politik menggunakan UU KPK itu,” jelas Nelson.

Karena itu, LBH Pajak dan Cukai berniat mencegah pemberian maaf oleh pemerintah terhadap para penjahat yang melakukan pencucian uang di luar negeri.

“Biar hukum yang berlaku umum yang menuntaskannya, tidak perlu diatur secara khusus. Karena kekhususan seperti niat yang sekarang itu cenderung lebih pada komersialisasi menggunakan regulasi yang dilakukan oleh segelintir orang dan kelompok saja,” tegas Nelson.

Seperti diketahui, pemerintah segera mengajukan RUU Pengampunan Pajak kepada DPR. Presiden Jokowi bersama kabinetnya masih terus membahas rencana penerapan pengampunan pajak tersebut. Pengampunan pajak rencananya akan diterapkan akhir tahun 2016 ini juga karena penerimaan pajak yang tidak tercapai. Tarif yang ditentukan sebesar di bawah lima persen.

 

Sumber: rmol.co

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: