Sudah Sederhana, tetapi Masih Banyak Celah

pajak2Mencermati draft pengampunan pajak yang bakal dibahas di DPR.

Sinyal pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak kembali menguat. Para wajib pajak yang menanti tax amnesty, silakan berharap payung hukum program itu akan dibahas DPR di masa sidang April mendatang.

Suara paling optimistis tentang kemungkinan pembahasan RUU Pengampunan Pajak datang dari Fraksi Golkar. Mukhamad Misbakhun, anggota DPR berlogo beringin itu memastikan pembahasan akan bergulir di masa sidang bulan depan. Dan, “Saya yakin tax amnesty bisa disahkan di masa sidang ini,” tutur Misbakhun.

Janji untuk menggulirkan pembahasan RUU tax amnesty juga datang dari Fraksi PDI-P. “Kami harap bisa dilakukan di masa sidang berikut,” ujar Hendrawan Soepratikno, anggota DPR dari Fraksi PDI-P.

Ini jelas angin segar yang ditunggu pemerintah, selaku pengusul RUU Pengampunan Pajak. Maklumlah, agenda pembahasan di Senayan sempat tak tentu arah, setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini.

Ketidakpastian itu jelas menyulitkan kerja pemerintah mengelola pundi uang negeri ini. Jadi atau tidaknya program penerimaan pajak digulirkan, tentu sangat mempengaruhi deras atau seretnya penerimaan pajak di tahun ini. Tak heran, pemerintah pun menjadwalkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 setelah pembahasan tax amnesty. “Harus menunggu itu dulu,” tutur Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), seperti dikutip Harian KONTAN.

Harapan agar RUU pengampunan pajak juga segera dibahas datang dari para pebisnis. Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menilai pengampunan pajak berdampak baik bagi ekonomi Indonesia karena bakal menambah likuiditas. “Buat wajib pajak, tax amnesty juga tak berarti kalau tidak tahun ini. Tahun depan, pemerintah antar negara sudah saling bertukar informasi,” tutur dia.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun bersiap menyambut kedatangan UU Pengampunan Pajak. Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak menyatakan, para fiskus sudah mulai mengumpulkan bahan untuk merancang aturan pelaksanaan. “Begitu di DPR selesai, kami tinggal menyesuaikan. Kami ingin semua aturan pelaksanaan tax amnesty terbit di tahun ini,” tutur Mekar.

 

Dollar di bawah bantal

Untuk draft undang-undangnya, pemeirntah sudah sampai ke versi final. Jika dibandingkan dengan draft terdahulu yang sempat beredar di publik, RUU Pengampunan Pajak terbaru berisikan 14 bab dan 27 pasal ini, lebih jelas.

Ambil contoh sasaran pengampunan. Pasal 2 ayat 1 RUU ini jelas menyatakan pengampunan diberikan ke wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya. Dalam bahasa sederhana, tax amnesty berarti kesempatan bagi wajib pajak, badan maupun perorangan, untuk melaporkan asetnya yang selama ini belum tercatat di Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa takut terkena sanksi. Tentu, selama si wajib pajak membayar uang tebusan, yang besarnya dihitung dari harta bersih dikalikan tarif.

Pengampunan pajak sama sekali tidak menyasar pelaporan pendapatan, biaya ataupun laba-rugi. Cuma, tidak berarti perusahaan yang proses pelaporan penghasilannya tidak beres di masa lalu, tidak bisa memanfaatkan tax amnesty. “Ya, mereka tinggal klaim hasil usaha itu dalam bentuk aset baru,” tutur Yustinus Prastowo, dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

Ambil contoh, ada perusahaan yang melakukan transfer pricing hingga pelaporan penjualannya sampai ke perhitungan untung-rugi tak sesuai dengan aturan pajak. Memang, tidak ada pengampunan atas kekeliruan pencatatn itu. Cuma, si wajib pajak tetap bisa memanfaatkan tax amnesty karena ia bisa mengubah laba yang muncul dari hasil pembukuan yang tak sesuai dengan aturan fiskus itu, menjadi aset. Dan selama melunasi tebusan, ia bisa masukkan aset itu dengan aman ke SPT.

Ini berarti, data yang terjaring tax amnesty tak bisa serta merta dimanfaatkan Ditjen Pajak memperbaiki basis data wajib pajak. Karena hanya harus melakukan analisis ekstra, saat, katakanlah, menghitung wajar atau tidaknya penghasilan yang dilaporkan wajib pajak di tahun berikutnya. “Tanpa sistem pengolahan data dan sumber daya yang baik, target memperbaiki basis data melalui tax amnesty sulit tercapai,” tutur Prastowo.

Kekurangan lain RUU ini di mata Prastowo adalah tidak adanya diskriminasi tarif di antara wajib pajak. Ia mengusulkan, pemerintah memberi tarif pengampunan yang lebih murah untuk usaha kecil dan menengah. Namun bagi pengusaha kelas konglomerat, Prastowo menyarankan pemerintah menaikkan tarif lebih tinggi lagi.

Ia juga menyayangkan RUU ini tidak menyinggung sama sekali tentang pajak yang dipungut pemerintah daerah. Kekurangan itu menurut Prastowo, bisa menurunkan derajat kepastian tax amnesty bagi bisnis yang bersinggungan dengan pajak daerah, seperti resto atau usaha hiburan. “Kalau tambahan asetnya properti, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga tidak dihilangkan. Pengampunannya jadi tanggung,” tutur dia.

Ironisnya, RUU ini lemah dalam fokus utamanya, yaitu pengakuan aset. Konsultan pajak Agus Susanto Lihin mengingat, pernah mendengar pernyataan dari kliennya: “Apakah aset berupa barang seni, semacam lukisan, bisa disertakan dalam tax amnesty?”

Nah, dalam RUU itu, pengelompokan harta cuma ada dua, yaitu kas atau setara kas, dan kelompok bukan kas atau setara kas. Untuk kelompok terakhir ini, RUU tak menyatakan secara jelas bagaimana pengukuran nilainya.

Ketentuan tentang pengukuran dan pelaporan harta berbentuk kas atau setara kas yang ada di RUU juga masih abu-abu. Memang, RUU menyatakan kurs apa yang harus digunakan untuk kas atau setara kas dalam denominasi asing, misalnya.

Namun bagi Agus, ketentuan tentang pelaopran aset berbentuk kas atau setara kas masih belum menjawab pertanyaan wajib pajak yang pernah ia dengar. “Kalau setara kasnya berupa dollar AS, tetapi disimpan di bawah bantal. Bagaimana pembuktiannya?” tutur dia.

Pertanyaan itu bisa muncul karena dalam RUU yang akan dibahas tidak dimuat ketentuan tentang cara pembuktian nilai aset tambahan berbentuk kas atau setara kas. Padahal, tutur Agus, kenyatannya banyak masyarakat sini yang menyimpan uang di bawah bantal. “Aset lain yang banyak dipegang adalah emas,” ujar dia.

Mudah-mudahan saja, bolong-bolong di draft itu bisa segera ditambal.

 

Tarif Uang Tebusan

Tidak melakukan repatriasi aset Melakukan repatriasi aset
Tarif Periode Pelaporan Surat Permohonan Pajak Tarif Periode Pelaporan Surat Permohonan Pajak
2% Bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga 1% Bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga
4% Bulan keempat sampai dengan akhir bulan keenam 2% Bulan keempat sampai dengan akhir bulan keenam
6% Bulan ketujuh sampai dengan satu tahun 3% Bulan ketujuh sampai dengan satu tahun

 

Keterangan : *sejak UU diberlakukan

Sumber: RUU Pengampunan Pajak

 

Ketentuan Repatriasi bagi yang ingin melakukan

  1. Harta yang bisa dialihkan adalah harta yang telah berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah NKRI sebelum tanggal 31 Desember 2015.
  2. Harta berupa kas atau setara kas harus dialihkan melalui bank persepsi, dan diinvestasikan sebelum pengajuan surat permohonan pajak.
  3. Harta selain kas atau setara kas harrus dialihkan melalui bank persepsi, dan diinvestasikan paling lambat satu tahun sejak UU diberlakukan.
  4. Jangka waktu investasi paling singkat 1 tahun.
  5. Di tahun pertama, aset yang dialihkan wajib diinvestasikan dalam obligasi negara, atau obligasi BUMN, atau investasi keuangan pada bank-bank yang ditunjuk menteri.
  6. Di awal tahun kedua atau ketiga, wajib pajak boleh memilih instrumen investasi lain. Instrumen investasi yang bisa dipilih adalah obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, atau investasi sektor riil berdasar prioritas yang ditentukan pemerintah melalui peraturan menteri keuangan, dan/atau investasi di sektor properti.

 

Syarat Mengajukan Surat Permohonan Pengampunan Pajak

  1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  2. Membayar uang tebusan
  3. Melunasi seluruh tunggakan pajak
  4. Menyampaikan SPT PPh untuk tahun pajak 2015 bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh
  5. Mencabut permohonan:
  • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  • Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Paak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
  • Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
  • Keberatan
  • Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
  • Banding
  • Gugatan
  • Peninjauan kembali

Syarat tambahan bagi yang memilih opsi melakukan repatriasi:

  • Mengalihkan harta berupa kas atau setara kas yang berada di luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia pada bank persepsi, dan menginvestasikan harta itu ke dalam bentuk obligasi negara, obligasi BUMN, atau investasi keuangan di bank yang ditunjuk menteri keuangan.
  • Kesanggupan mengalihkan harta selain kas atau setara kas yang berada di luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia, dan menginvestasikan harta itu dalam bentuk obligasi negara, obligasi BUMN atau investasi keuangan di bank yang ditunjuk menteri keuangan.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: