UU tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan yang terlambat.

Pengamat politik dari UGM Erwan Agus Purwanto mengatakan, karakter sektor bisnis sangat jelas yakni menginginkan proses cepat, murah dan aman. Namun pemerintah tidak berfikir hal tersebut untuk menarik investor dan menjaring wajib pajak.

“Orang lain sudah berfikir jauh tentang tax amnesty, tax heaven. Tapi kita baru mau memikirkan UU tax amnesty, yang ingin saya singgung adalah terkait dengan keterlambatan pemerintah dalam merespons tentang apa yang dilakukan orang lain,” ujar Erwan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4).

Dia menilai, terbongkarnya dokumen investigasi bertajuk Panama Papers menjadi acuan pemerintah untuk membuat regulasi terkait sektor bisnis melalui karakter sektor bisnis itu sendiri.

“Itu yang dipikirkan orang lain atau negara-negara lain sehingga pengusaha Indonesia keluar. Nah ini saatnya pemerintah jangan jadi katak dalam tempurung membuat kebijakan yang memikirkan apa yang dilakukannya,” demikian Erwan.

Sumber: RMOL

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, Ditjen Pajak, DPR, kebijakan, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, membayar pajak, pemutihan pajak, pengambilan kebijakan, pengampunan nasional, pengampunan pajak, RUU pengampunan nasional, RUU Pengampunan Pajak, special amnesty, tax amnesty