Lemah, Penegakan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak

31

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Muharram menilai ada kelemahan dalam penegakan ‎kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak.

Menurutnya, pemerintah mengakui adanya kelemahan dalam kepatuhan perpajakan tersebut.

“Sebetulnya pemerintah mengakui ada kelemahan dalam penegakkan kepatuhan perpajakan. Kenapa hal itu saja yang diperbaiki,” kata Ecky di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

‎Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, orang-orang yang patuh dan berkontribusi dalam penerimaan perpajakan adalah mereka yang telah memenuhi konsensus bernegara.

Namun tidak dipungkiri bahwa ada wajib pajak yang menyimpan uangnya di luar negeri.

“‎Kalau disimpan di luar negeri tidak tercatat sebagai wajib pajak, artinya menggelapkan pajak. Kalau aset di luar negeri tidak dilaporkan, sudah pasti itu penggelapan pajak,” ujarnya.

Ecky menyebut saat ini pemerintah masih rendah dalam melakukan law enforcement terhadap pengemplang pajak sehingga ini pula yang mendasari‎ terbitkan UU Tax Amnesty.

“‎Pemerintah lemah, tidak bisa buktikan siapa yang pegang aset di luar negeri berdasarkan by address, by name.‎ Kalau sistem perpajakan sudah terbuka antar negara, seharusnya potensi penerimaan negara lebih besar daripada Tax Amnesty yang dihitung BI hanya Rp 48 triliun,” tandasnya.

Sumber: TRIBUN NEWS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: