Awasi Tax Amnesty

Kementerian Keuangan secara resmi telah mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada masyarakat, Senin kemarin (11/7). Presiden Joko Widodo bahkan telah memerintahkan Menko Ekonomi Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk menyiapkan semua instrument, terutama aturan teknis, yang diperlukan agar kebijakan yang berlaku Sembilan bulan (Juli 2016 – Maret 2017) ini berjalan dengan sukses.

Pemerintah juga akan jalan terus melaksanakan kebijakan ini, meski akan ada gugatan judicial review  ke Mahkamah Konstitusi oleh organisasi masyarakat. Memang, menurut pakar hukum tata Negara Refly Harun, pelaksanaan kebijakan berdasarkan sebuah Undang – Undang (UU) tetap sah dijalankan mesi UU tersebut sedang digugat ke MK.

Dengan tekad bulat pemerintah ini, kini waktunya bagi masyarakat untuk iktu mengawasi kebijakan pengampunan ini. Sebab, masih banuak sekali celah yang dapat menimbulkan moral hazard. Jika tidak diawasi bersama, kebijakan ini merugikan Negara, dan hanya semakin memperkaya pengemplang pajak.

Apa saja celahnya? Berdasarkan obrolan penulis dengan sumber yang cukup memahami kebijakan ini, celah pertama ialah penggelembung nilai utang pribadi maupun perusahaan. Penggelumbungan nilai utang ini guna mengurangi harta bersih wajib pajak. Jika harta bersih lebih sedikit, maka pembayaran tebusan ke negara semakin kecil.

Maklum saja, perhitungan pembayaran uang tebusan dengan mengalikan tarif tebusan dengan harta bersih. Harta bersih tersebut didapat setelah asset terbaru wajib pajak dikurangi dengan utang. Jika wajib pajak melaporkan harta sebenarnya sebesar Rp 500 miliar, dikurangi utang sebesar Rp 200 miiar, maka harta yang diperhitungkan untuk dikenakan tebusan adalah Rp 300 miliar. Harta bersih itulah yang dikalikan dengan tarif tebusan.

Dari simulasi ini, penggelembungan utang sangat strategis untuk diawasi. Apalagi, dari awal Menkeu mengakui tidak memiliki waktu untuk mengawasi dan memverifikasi secara detail dokumen yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Kedua, penghentian penyidikan dan pemeriksaan oleh aparat pajak. Maklum, selama wajib pajak masih dalam penyidikan dan pemeriksaan, dia tidak bisa mengikuti tax amnesty. Melihat besarnya celah ini, sudah selayaknya pemerintah membentuk tim monitoring atau Satgas Tax Amnesty agar lebih terkoordinasi.

Sumber: Harian Kontan 13 Juli 2016

Penulis : Umar Idris

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

 

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: