Harapan Tinggi terhadap Tax Amnesty

Banyak suara miring soal efektivitas tax amnesty meski pemerintah tak henti-hentinya melontarkan optimisme. Mereka tidak yakin, UU Pengampunan Pajak yang disetujui DPR, Selasa 28 Juni 2016, mampu menarik dana para konglomerat Indonesia ribuan triliun rupiah dari luar negeri dan menghasilkan tambahan pajak pada APBN Perubahan 2016 hingga Rp 165 triliun. Mereka menilai pemerintah over confidence dengan efektivitas tax amnesty, sebuah kebijakan yang sudah terbukti dua kali gagal diterapkan di Indonesia.

Pemerintah yakin UU Pengampunan Pajak bakal mendorong repatriasi aset hingga Rp 1.000 triliun dalam enam bulan ke depan. Angka itu hanya sebagian dari dana warga Indonesia di luar negeri yang ditaksir setara dengan PDB Indonesia, sekitar Rp 11.400 triliun. Pemerintah malah berani sesumbar bahwa institusi negara sudah mengantongi nama-nama konglomerat yang memarkir dan menginvestasikan dananya di luar negeri.

Tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun tahun ini tak semata-mata berasal dari repatriasi aset. Para pengusaha yang dananya disimpan di dalam negeri juga diberikan pengampunan pajak, asalkan pemilik dana bersedia buka-bukaan, melaporkan kekayaannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Program tax amnesty yang awalnya fokus pada upaya repatriasi aset, kini meluas menjadi sebuah reformasi pajak. Mereka yang tidak membayar pajak sesuai kekayaan yang dimiliki dan yang belum pernah membayar pajak diberikan fasilitas pengampunan pajak.

Bukan hanya pengusaha besar yang diberikan pengampunan pajak. Pengusaha menengah dan kecil di dalam negeri pun diberikan fasilitas tax amnesty. Pekerja mandiri seperti dokter, pengacara, dan artis yang tidak membayar pajak dengan benar juga diberikan kesempatan mendapatkan pengampunan pajak. Pokoknya, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.

Asas keadilan dan perbaikan administrasi perpajakan menjadi perhatian utama dalam program tax amnesty, dua hal yang menjadi penyebab kegagalan program serupa yang pernah diterapkan di Indonesia pada 1964 dan 1984. Pemerintah dan DPR menyadari sepenuhnya, UU Pengampunan Pajak tidak boleh memicu ketidakadilan. Program ini jangan sampai dinilai hanya untuk menolong para konglomerat pengemplang pajak dan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi pada masa lalu.

Untuk menyukseskan program pengampunan pajak, pemerintah dan DPR perlu segera merevisi sejumlah UU, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Perbankan. Sejumlah pasal dalam UU KUP kurang mendukung suksesnya tax amnesty. Dalam UU Perbankan, pasal kerahasiaan bank tidak mendukung upaya DJP menelusuri kekayaan wajib pajak yang didepositokan.

Menarik Garis Batas
Pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada para wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan benar dan yang belum pernah membayar pajak pada masa lalu. Lewat kebijakan ini, pemerintah menghapus sebagian pajak terutang para wajib pajak pada masa lalu asalkan mereka mendeklarasikan kekayaannya dengan jujur, mengikuti prosedur, dan memanfaatkan periode yang ditetapkan. Di luar periode yang ditetapkan, pengampunan pajak tak berlaku.

Pemerintah ingin menarik garis batas agar para wajib pajak yang beriktikad baik untuk membayar pajak dengan benar pada masa akan datang mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Masa lalu mereka tak akan diutak-atik, asalkan mereka melaporkan kekayaan mereka dan bersedia membayar pajak sesuai persyaratan.

Masuk dalam barisan mereka yang diincar oleh UU Pengampunan Pajak adalah para konglomerat Indonesia yang sudah mendapatkan kekayaan berlimpah dari bumi Indonesia, namun hartanya disimpan di luar negeri dan selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Mereka menjadi kaya raya karena membabat hutan hingga gundul, menyedot hasil tambang dari perut bumi, mengambil ikan dan biota laut dari Indonesia, mengelola kebun sawit dengan dana murah dari kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), dan melakukan transfer pricing untuk menghindari pajak di dalam negeri.

Pengampunan pajak juga diberikan kepada para pelaku kejahatan pada masa lalu di luar tindak pidana terorisme, narkotika, dan perdagangan manusia. Tindak pidana lain, seperti korupsi, pencucian uang, pembalakan liar, penambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, kejahatan dalam bidang kepabeanan dan cukai, serta tindak pidana di bidang penanaman modal diberikan fasilitas pengampunan pajak.

Setelah mereka melaporkan kekayaan dan membayar pajak sesuai persyaratan, kesalahan mereka pada masa lalu tak akan diutak-atik. Kerahasiaan mengenai kasus mereka dijaga. Aparat pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak yang menggunakan fasilitas tax amnesty dinilai melakukan tindak pidana dan terkena sanksi pidana. Tetapi, mereka yang sedang menjalani proses peradilan karena tindak pidana tak akan diberikan fasilitas pengampunan pajak.

Pada hemat kita, sangat pada tempatnya, pemerintah mengimbau para konglomerat yang asetnya banyak di luar negeri untuk direpatriasi atau dipindahkan ke Tanah Air. Dana yang diperoleh dari bumi Indonesia harus dikembalikan ke Indonesia. Repatriasi aset akan menggerakkan sektor riil, menambah likuiditas perbankan, dan menggairahkan pasar modal. Perusahaan yang akan menjual saham, produk reksa dana, dan surat utang akan mendapatkan pembeli. Repatriasi aset penting untuk mengejar laju pertumbuhan 7 persen setahun.

Menyambut ratusan hingga ribuan triliun rupiah dana repatriasi yang akan masuk ke Indonesia, regulator dan para pelaku pasar keuangan dan pasar modal perlu lebih kreatif menyediakan produk yang bervariasi. Setelah masuk, dana itu perlu ditarik masuk ke berbagai instrumen keuangan dan investasi jangka menengah dan panjang agar tidak kembali keluar dari Indonesia. Kita senang melihat respons positif otoritas jasa keuangan dan pasar modal untuk menampung dana repatriasi.

Dana orang Indonesia yang disimpan di dalam negeri, terutama deposito bank juga diharapkan dilaporkan. Lebih dari 90 persen dana pihak ketiga di perbankan, yang saat ini sekitar Rp 4.500 triliun, adalah milik orang kaya. Namun, kekayaan mereka ini tidak bisa diketahui DJP karena asas kerahasiaan bank. Selain simpanan di bank, tidak sedikit kekayaan orang Indonesia yang ditanamkan di properti dengan menggunakan nama orang lain. Kondisi inilah yang membuat pemerintah yakin bisa mendapatkan tambahan pajak Rp 165 triliun pada tahun anggaran 2016.

Perhitungan Tax Amnesty
Ketika RUU Pengampunan Pajak disahkan, banyak pihak pesimistis dengan target ambisius pemerintah. Salah satu faktor yang memicu ketidakyakinan para pebisnis adalah ketidakmengertian mereka tentang tax amnesty. Para pengusaha mengaku tidak paham perhitungan pengampunan pajak. Apakah persentase pembayaran pajak itu dihitung dari total aset, atau hanya aset likuid seperti simpanan di bank dan surat berharga. Sedang kalangan ekonom meragukan, apakah para pengusaha bersedia melaporkan semua kekayaannya.

Pada Pasal 4 UU Pengampunan Pajak disebutkan harta yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun akan mendapat keringanan pajak sebagai berikut. Pada bulan pertama hingga ketiga, wajib pajak cukup membayar pajak dengan tarif 2%. Pada bulan keempat hingga 31 Desember 2016, tarif pajak yang dibayar 3%. Pada periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017, tarif pajak sebesar 5%.

Harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri juga diberikan pengampunan pajak. Pada bulan pertama hingga ketiga dikenakan tarif 4%, bulan keempat hingga 31 Desember 2016 dikenakan tarif 6%, 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 dikenakan tarif 10%.

Bagi wajib pajak UMKM yang mengungkapkan nilai harta dari Rp 4,8 miliar sampai dengan Rp 10 miliar dalam surat pernyataan dikenai tarif 0,5%. Sedang UMKM yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar dalam surat pernyataan, untuk periode bulan pertama sampai dengan 31 Maret 2017, dikenai tarif 2%.

Pemerintah berasumsi, dengan dana repatriasi Rp 1.000 triliun dan harta yang dideklarasikan dalam surat pernyataan sebesar Rp 4.000 triliun, tambahan pajak dari tax amnesty bisa mencapai Rp 165 triliun. Namun, pemerintah perlu menegaskan lagi, apakah pajak Rp 165 triliun itu untuk periode Juli hingga Desember 2016 atau Juli 2016 hingga Maret 2017. Jika yang dimaksudkan yang kedua, maka tahun ini, tambahan penerimaan pajak dari pelaksanaan tax amnesty tidak sampai Rp 165 triliun.

Seorang pengusaha, misalnya, memiliki utang kepada sejumlah pihak sebesar Rp 100 miliar. Harta si pengusaha per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2 triliun dan harta yang dilaporkan sesuai SPT 2014 sebesar Rp 1,5 triliun. Berapa pajak yang harus dibayar si pengusaha?

Dengan uang tebusan 3%, maka kewajiban pajak yang harus dibayar si pengusaha adalah 3% dari selisih harta per 31 Desember 2015 dan harta yang dilaporkan sesuai SPT 2014 dikurangi utang, yakni Rp 12 miliar. Tebusan x (harta bersih – utang bersih). Dalam contoh ini: 3% x (Rp 500 miliar – Rp 100 miliar) = Rp 12 miliar.

Nilai harta tersebut diungkapkan di surat pernyataan dalam mata uang rupiah. Surat pernyataan juga memuat informasi mengenai identitas, harta, utang WP, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan. Surat pernyataan ini harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan menkeu.

Harapan Tinggi
Pemerintah dinilai terlalu ambisius dengan target repatriasi aset dari luar negeri dan penerimaan pajak dari tax amnesty. Kalangan ekonom memperkirakan, repatriasi aset Juli 2016 hingga Maret 2017 maksimal sekitar Rp 500 triliun. Bank Indonesia menyebutkan angka repatriasi sebesar Rp 570 triliun dan tambahan penerimaan pajak dari tax amnesty sebesar Rp 53 triliun.

“Lebih baik pemerintah menetapkan target rendah, namun realisasinya tinggi daripada sebaliknya. Yang terjadi saat ini adalah high promise, under delivery dan di situ bahayanya,” ujar seorang ekonom. Jika harapan masyarakat tidak sesuai kenyataan dan itu terjadi berkali-kali, kepercayaan terhadap pemerintah, perlahan, akan luntur.

Target tambahan penerimaan pajak dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun sudah tercantum dalam APBN Perubahan 2016. Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.539,1 triliun atau lebih dari 80 persen pendapatan negara tahun 2016. Target pajak sebesar ini dinilai cukup ambisius, antara lain karena situasi ekonomi yang masih lesu dan kebijakan tax amnesty yang belum tentu meraih sukses besar.

Pada rapat paripurna, Selasa, 28 Juni 216, DPR menyepakati RAPBN Perubahan 2016 menjadi UU. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan Rp 1.786,2 triliun, turun dari sebelumnya, Rp 1.822,5 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.539,1 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.546,6 triliun.

APBNP 2016 masih tetap mempertahankan semangat “besar pasak daripada tiang”. Belanja negara mencapai Rp 2.082,9 triliun, hanya turun tipis dari sebelumnya, Rp 2.095,7 triliun. Belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 1.309,6 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.325,6 triliun. Defisit bujet pada APBNP 2016 sebesar Rp 296,7 triliun atau Rp 2,35 persen dari PDB.

Defisit pada APBNP 2016 bakal membengkak lagi jika tax amnesty tidak sukses. Jika hal ini terjadi, kredibilitas fiskal merosot dan kepercayaan pasar terhadap pemerintah pun akan ikut melorot. Meski pemerintah memiliki sisa anggaran lebih (SAL) 2015 ditambah sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2015 sebesar Rp 24,6 triliun menjadi sekitar Rp 107,9 triliun dan belanja pemerintah tak pernah lebih dari 90 persen, target penerimaan pajak yang terus-menerus tidak tercapai akan menggerus kredibilitas. Di mata pelaku pasar, pemerintah dinilai tidak cakap membuat rencana dan menjaga agar fiskal memiliki kredibilitas.

Namun, apa pun kritik dan prediksi berbagai kalangan, program tax amnesty harus disukseskan. Hingga saat ini, tax ratio-rasio penerimaan pajak terhadap PDB-Indonesia masih berkutat di level 12 persen. Sejumlah negara tetangga sudah mencapai tax ratio 18 persen. Dari sekitar 120 juta orang Indonesia yang berpenghasilan, yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) hanya 27 juta. Sedang pemilik NPWP yang menyerahkan SPT tahun 2015 cuma sekitar 10 juta orang, terbesar adalah pekerja formal yang jumlahnya mencapai 9,1 juta.

Kunci sukses tax amnesty adalah partisipasi wajib pajak. Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah sosialisasi yang intens ke setiap kelompok wajib pajak yang menjadi sasaran, mulai dari para konglomerat hingga usaha mikro. Dengan pemahaman yang baik pun belum tentu para konglomerat bersedia melaporkan semua kekayaannya dan bersedia merepatriasi ke Indonesia, apalagi jika tidak memiliki pemahaman.

Agar sosialisasi efektif, UU Pengampunan Pajak perlu segera dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan. Pada saat yang sama, pemerintah dan DPR diharapkan segera merevisi sejumlah UU agar senapas dengan UU Pengampunan Pajak. Tidak ada yang mustahil jika pemerintah dan DPR bekerja dengan sistematis dan penuh komitmen untuk memperbaiki ekonomi negeri ini.

Sumber: beritasatu.com

Penulis: Pemimpin Redaksi Investor Daily.

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: