Pengemplang Pajak Terancam Pidana 6 Tahun

logoamnesty3

Berkas perkara tahap II kasus pengemplang pajak senilai Rp6,6 miliar dengan tersangka Komisaris PT Kedaton Agri Mandiri, Sidik Purnomo, segera dilimpahkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Lampung-Bengkulu ke Kejati Lampung. Tersangka dijerat Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 43 UU No. 16 Tahun 2009 dengan ancaman 6 tahun penjara.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, Rida Handanu, menjelaskan tersangka diduga tidak menyetorkan pajak perusahaan distributor pupuk sejak Januari 2011 hingga Desember 2012 senilai Rp6,6 miliar.
Menurut Rida, pihaknya kini masih menyusun berkas perkara tersangka untuk segera dilimpahkan ke Kejati. Meskipun demikian, Rida belum bisa memastikan kapan pelimpahan berkas perkara itu dilakukan karena saat ini tersangka masih dititipkan di Bareskrim Polri.

“Dia sekarang masih dititipkan di tahanan Bareskrim. Sementara kami masih menyusun berkasnya untuk segera dilimpahkan ke tahap II, yaitu berkas, barang bukti, dan tersangkanya,” kata Rida di kantornya, Kamis (4/8/2016).

Ia menuturkan tersangka sebelumnya telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) Kanwil DJP selama dua tahun. Namun, pelariannya berakhir setelah tertangkap di kediamannya di kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/7). “Ini sebenarnya kasus lama dan tersangka melarikan diri.”

Rida menambahkan proses penyidikan kasus tersangka dimulai sejak 2014. Dalam proses penyidikannya, Kanwil DJP telah memberikan imbauan agar tersangka dapat menyetorkan PPN perusahaannya agar tidak terkena pidana. “Namun, imbauan itu diabaikan hingga berkas penyidikannya dinyatakan P21. Ketidakkooperatifan tersangka itu bertambah mengabaikan panggilan penyidik dan melarikan diri saat pelimpahan tahap II,” kata Rida.

Sementara Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung Yadi Rachmat mengaku masih menunggu pelimpahan tahap II dari Kanwil DJP. Untuk sementara Kejati telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas tersangka pengemplang pajak tersebut.
“Sebelumnya sudah pernah dinyatakan P21, tapi saat pelimpahan tersangkanya melarikan diri sehingga batal. Sekarang mereka (Kanwil DJP) memberikan SPDP ulang,” ujar Yadi di ruang kerjanya.

Menurutnya, tersangka dijerat Pasal 39 Ayat (1) jo Pasal 43 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ancaman 6 tahun penjara.

Tersangka yang merupakan Komisaris PT Kedaton Agri Mandiri memiliki usaha penjualan pupuk urea, TSP, NPK, dan KCL. Pupuk produksinya dijual ke sejumlah perusahaan yang membutuhkan.

Dalam setiap penjualan, perusahaan itu memungut pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari pembeli yang semestinya harus disetorkan kepada negara. Namun, diduga tersangka tidak membayarkan pajak tersebut hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6,6 miliar.

Sumber: LAMPOST

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: